Bahkan, tidak satupun anggota dewan dari Fraksi PDIP, Gerindra, dan PKS tampak hadir di kantor lembaga legislatif siang kemarin. Mereka adalah pengusung pasangan calon Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya.
Padahal, pimpinan dewan mengagendakan sedikitnya delapan agenda rapat. Yakni, empat rapat pansus dan empat komisi. Namun, tak satupun undangan rapat yang diteken Ketua DPRD Haris Sugiharta terlaksana karena jumlah peserta tidak mencapai kuorum.
”Rapat Badan Anggaran dan tim anggaran eksekutif yang diagendakan pada Senin malam (19/10) pun gagal,” sesal Wakil Ketua DPRD Inoki Azmi Purnomo.
Inoki khawatir, dewan bakal terlambat menyelesaikan produk legislasi jika dalam beberapa hari ke depan tetap terjadi kekosongan kegiatan. ”Soal anggota yang tidak hadir saya tak tahu alasannya,” ungkapnya.
Tersiar informasi, ketidakhadiran 25 anggota fraksi tiga partai tersebut karena instruksi dari masing-masing partai. Itu untuk menyikapi instabilitas suasana di dewan. Apalagi, sampai kemarin, halaman Kantor DPRD Sleman masih diduduki massa pendukung Sri Purnomo-Sri Muslimantun (Santun). Mereka menuntut pimpinan dewan segera memproses surat pengunduran diri Muslimatun.
Ketua Fraksi PDIP RB Ramelan membantah isu ketidakhadiran anggotanya karena kesengajaan atau instruksi partai. ”Nggak, tadi saya berangkat,” ujarnya.
Komentar berbeda disampaikan Ketua Fraksi Gerindra M Priyo Susanto. Menurutnya, aksi unjuk rasa massa Santun menimbulkan ketakutan sebagian anggota dewan. ”Terutama dewan yang perempuan. Mereka khawatir dengan situasi seperti ini,” katanya.
Arif menuding, lumpuhnya aktivitas dewan karena kepentingan elit politik tertentu. Dia mengakui, jika berlarut-larut, pembahasan anggaran menjadi hal paling krusial yang berpotensi molor. ”Sedang membahas KUA PPAS. Ini penting,” ujarnya.
Pada bagian lain, menyikapi aksi unjuk rasa Santun, Arif mengaku tak ingin mengambil langkah konfrontatif terhadap kekerasan yang dialaminya. Arif menjadi korban pemukulan pengunjuk rasa saat meminta atribut Partai Gerindra yang dibawa peserta unjuk rasa. Arif berhasil lolos dari kepungan massa setelah diselamatkan Ketua Fraksi PAN Nur Hidayat. ”Jika dianggap perlu mungkin kami ambil langkah hukum,” ucap pria berkacamata itu.
Arif menegaskan, ada kesepakatan PDIP, PKS, dan Partai Gerindra untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan selama pilkada. Dia mengimbau jajaran pengurus DPC, PAC, dan Laskar Garuda tak terpancing aksi-aksi unjuk rasa.
Adanya oknum berseragam Gerindra di tengah massa unjuk rasa Santun, Arif mengklaim adanya indikasi aktor intelektual di balik gerakan mereka. Jika aktor berasal dari struktural DPC akan dipecat. Jika aktor berasal dari luar partai akan dilaporkan sesuai aturan hukum. Gerindra juga sedang mempelajari kemungkinan melaporkan penyalahgunaan atribut Gerindra oleh oknum nonpengurus maupun simpatisan partai. (yog/din)
