 |
| rudi/banyumasekspres |
Koordinator aksi Munir Nur Said mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi kepada Bupati Cilacap terkait penolakan mereka terhadap Perpu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2017 Tentang Hari sekolah.
"Hal ini kami pandang tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Dan Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang sstem pendidikan Nasional yang nyata nyata telah menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Munir Nur Said.
Selain itu, mereka juga menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten dan kota yang tetap memaksakan untuk menerapkan 5 hari sekolah di satuan pendidikan, tanpa memperhatikan aspirasi penolakan yang berkembang di masyarakat saat ini.
Munir menilai, kebijakan 5 hari sekolah telah mencederai prinsip prinsip deliberisasi sosial dan sebagai bentuk pengingkaran terstruktur terhadap kekayaan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dan telah terbukti sumbangsihnya terhadap pembangunan penguatan pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia.
Mereka juga meminta pemerintah menerbitkan peraturan Presiden tentang pendidikan karakter yang bersifat holistic, integratif dan non diskriminatif dengan tidak menghapus dan menghilangkan esksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.
"Kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut dan membatalkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia No 23 Tahun 2017 tentang hari Sekolah," katanya.
Sekretaris Daerah Cilacap, Farid Maruf yang menemui massa menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Cilacap belum menerapkan kebijakan 5 hari sekolah. Dia pun berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat itu kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta.
Setelah mendengarkan Penjelasan dari Pemkab Cilacap, massa yang bertahan sejak pukul 13.00 hingga 15.00 WIB itu berdoa bersama dan membubarkan diri.(rud)
