 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kebumen, Aden Andri Susilo, mengatakan pada pukul 10.00 WIB baru tercatat 108 desa membayar lunas PBB-P2. Kemudian pada pukul 13.00 WIB, sudah tercatat 114 desa, dengan realisasi sebesar Rp 16,074 miliar.
"Target kita untuk PBB-P2 itu sebesar 46,06 persen. Ini sekarang sudah cukup banyak yang lunas, sebelum jatuh tempo pada bulan Juli," kata Aden Andri Susilo, disela-sela acara.
Banyaknya desa/kelurahan yang sudah melunasi PBB-P2, karena setiap desa memiliki inovasi tersendiri untuk menarik warganya mau membayar pajak lebih cepat. "Seperti ada inovasi pembayaran pajak sehari lunas, dengan nanggap dangdut atau ada juga memberikan hadiah kepada warga yang mau bayar lebih awal," ujar Aden.
Khusus untuk wajib pajak PNS, Bapenda telah mengirimkan edaran kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kebumen agar membayar PBB tepat waktu. Setelah adanya edaran tersebut, sudah ada 18 OPD besar yang mematuhinya. "Karena PNS wajib memberikan contoh kepada masyarakat lainnya," ucapnya.
Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, dalam sambutannya menyampaikan, PBB tahun 2017 baru menyumbang 10,2 persen dari penerimaan pajak daerah. Masih cukup kecil dibanding total APBD 2017 yang mencapai Rp 2,712 triliun lebih. "Pendapatan daerah kita masih didominasi oleh dana pusat melalui penerimaan dana perimbangan, baik DAU, DAK, maupun dana bagi hasil pajak," ungkap Yahya Fuad.
Namun, pihaknya bergembira karena partisipasi masyarakat dalam pelunasan PBB-P2 makin meningkat. Semakin banyak desa yang mampu melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Tahun 2016 lalu, ada 352 desa/kelurahan dari 460 desa/kelurahan telah lunas sampai dengan Desember 2016.
"Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada camat dan kepala desa dan lurah yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi, pantaslah kalau yang berprestasi diberikan hadiah atau penghargaan," kata bupati.
Pada kesempatan itu, bupati juga meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Konsolidasi Pendapatan (SIKOPAD). Yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan konsolidasi pendataan atas pendapatan yang dikelola oleh setiap OPD. Sebab, pos-pos pendapatan semakin beragam dan dikelola oleh banyak OPD yang memerlukan pengelolaan dengan tingkat akurasi dan akuntabilitas tinggi.
SIKOPAD dibangun dengan harapan terciptanya tertib administrasi pengelolaan data surat tanda setoran secara realtime kepada bank persepsi. Efektifitas dan efisiensi atas kegiatan penyetoran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyetoran dan penyajian laporan secara cepat dan akurat.(ori)
