Menurut dia, Antasari berbicara yang esensinya menuduh dan merusak nama baik SBY. Sebenarnya, kata ayah dua anak itu, sudah lama ia memperkirakan kejadian itu. Banyak sahabat dan keluarga yang mengingatkan saya. "Awas Pak, ada gerakan politik yang menggunakan Antasari untuk mendiskreditkan SBY," ucap pria asal Pacitan yang mengenakan baju koko putih itu. Peringatan itu disampaikan dua bulan lalu. Dan sekarang, lanjutnya, hal yang diprediksi itu benar-benar terjadi.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengatakan, pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Antasari bermuatan politik. Pemberian grasi itu mengandung misi untuk menyerang, dan merusak nama baik dirinya dan keluarganya. Serangan itu diluncurkan sehari sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dilaksanakan. Jadi, tutur dia, sulit untuk tidak mengaitkan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter itu berkaitan langsung dengan pilkada. "Saya ulangi, terkait langsung dengan yang akan dilakukan esok hari (hari ini)," paparnya.
Dia menduga, serangan itu direncanakan secara matang oleh Antasari dan aktor di baliknya. Jadi, serangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Tujuannya jelas, yaitu agar nama SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono rusak dan tercoreng, sehingga kalah dalam pilkada.
SBY mengatakan, sejak November 2016 lalu, serangan terus diluncurkan agar elektabilitas Agus drop dan kalah di pilkada. "Menghancurkan nama baik SBY dan Agus di jam-jam terakhir," tutur dia. Politik seperti itu sangat kasar dan tidak berperadaban. Kekuasaan melukai dan menindas yang lemah.
Dia menyatakan, tuduhan sadis dan fitnah yang dilancarkan Antasari akan dia tuntut secara hukum. Meskipun, ucapnya, dia pesimis keadilan sulit didapatkan. Namun, ia percaya keadilan akan diberikan Allah. Dia tidak tahu kapan keadilan itu datang.
Pria yang menjabat presiden dua periode itu menjelaskan, Antasari menuduh dirinya sebagai inisiator di balik kasus hukunya. Seolah-olah mantan Ketua KPK itu tidak bersalah dan hanya menjadi korban. "Tuduhan itu tidak benar, tanpa dasar dan liar," tuturnya. Tidak ada niat, pikiran dan tindakan untuk mengiring kasus Antasari. Tidak ada kaitannya jabatannya saat itu dengan Antasari.
Dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri proses penegakan hukum. Ia tidak pernah melakukan intervensi terhadap hakim, dan jaksa dalam menangani perkara tersebut. SBY berharap penegakan kasus Antasari kembali dilakukan. "Ungkap kebenaran segamblang-gamblangnya," katanya. Kasus Antasari sudang terang benerang. Dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus itu. Ia hanya dituduh secara sadis
Menurut SBY, wajah demokrasi dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman serius. Sejak Agus maju, tekanan dan pembunuhan terus berdatangan. Apakah Agus tidak boleh menggunakan hak konstitusionalnya, sehingga pesainya menggunakan cara yang tidak demokratif. "Apa yang dilakukan Antasari tidak mungkin tanpa restu," ucapnya.
Sementara itu, tidak hanya dugaan kriminalisasi kepada Antasari yang dialamatkan kepada SBY. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga dinilai melakukan kriminalisasi kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, terkait kasus Hambalang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anas melalui akun twitter pribadinya, yang dituliskan melalui admin. Penegasan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ormas yang didirikan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), I Gede Pasek Suardika. Pasek yang juga sahabat Anas itu menyebut, seperti halnya Antasari, kasus yang dialami Anas semasa aktif sebagai ketua umum itu adalah perlakuan yang sama.
”Nah ini mumpung Pak Antasari menyatakan dikriminalisasi, Mas Anas mau bilang juga bahwa bukan hanya Pak Antasari. Tapi Anas Urbaningrum juga bagian dari kriminalisasi,” kata Pasek di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/2).
Anggota DPD RI asal provinsi Bali itu menyebut pernyataan ini dia sampaikan langsung dari Anas. Dalam hal ini, Anas tidak akan melakukan laporan hukum kepada SBY, namun cukup pernyataan permintaan maaf. ”Mas Anas mengharapkan agar SBY meminta maaf soal itu. Cukup meminta maaf saja. Ini kata beliau (Anas) ya, karma itu nyata, hanya soal waktu,” kata Pasek.
Pasek menambahkan, Anas menyebut bahwa dirinya dipaksa mati muda. Dalam arti, karir politiknya saat ini terbilang pendek pasca vonis kasus Hambalang dan pencabutan hak politik. Anas mengaku siap jika kasusnya dibuka kembali untuk membuktikan sikapnya saat ini.
”Kalau dikatakan kasus hambalang, kenapa Anas dihukum 14 tahun ditambah 5 tahun, totalnya 19 tahun, dicabut hak politiknya, padahal yang disangkakan terkait Harrier,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat itu.
Lebih lanjut, Anas melalui Pasek juga berpesan agar jangan sampai ada korban lagi. Menurut Pasek, apa yang terjadi pada Anas adalah berbahaya dan menyangkut rasa keadilan.
”Mas Anas mempersilahkan kasusnya diuji ke publik. Toh dokumennya ada semua. Sehingga ketahuan apakah ada benang merah kekuasaan saat itu,” tandasnya. (lum/bay)
