KEBUMEN(kebumenekspres.com)-Banyak sekali Kartu Indonesis Sehat (KIS) yang telah dinonaktifkan tanpa diketahui oleh pemegangnya. Bahkan beberapa pasien baru mengetahuhi jika Kartu KISnya tidak aktif justru saat berobat.
Ini menjadi masalah, lantaran Kartu KIS sangat dibutuhkan. Banyak kejadian, lantaran Kartu KISnya tidak lagi aktif, pasien harus membayar mandiri. Dalam hal ini terdapat pula pasien yang harus pulang atas permintaan sendiri lantaran melihat biaya yang tidak sedikit untuk berobat.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kebumen akan merekomendasikan usulan adanya Prioritas Keluarga yang Disegerakan untuk diaktifkan kembali menggunakann APBD. Sebab selama ini pemegang Kartu KIS PBI dibiayai dengan APBN.
Namun demikian tidak semua Kartu KIS yang non aktif akan diusulkan untuk diaktifkan kembali. Sebab kemampuan ABPD tidak sebesar APBN. Beberapa yang diprioritaskan meliputi penyakit kronis, ibu hamil, stunting dan lainnya.
Hal ini tertuang dalam Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sektor Pelayanan Publik Dinsos P3A Kebumen. Dimana terdapat depalan poin pada berita acara tersebut. Nomor 1 yakni Rekomendasi Usulan Ada Prioritas Keluarga yang Disegerakan terkiat Penonaktifan Kartu KIS.
Sekedar informasi terdapat setidaknya 32 ribu Kartu KIS yang telah dinonakifkan. Penonaktifan KIS tidak hanya terjadi di Kebumen saja, melainkan juga secara nasional.
FKP Sendiri di laksanakan di Aula Dinsos P3A Kebumen, baru-baru ini. INi dihadiri oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Diskominfo Bagian Organisasi Setda, Camat Kebumen dan Mirit.
Selain itu hadir juga Direktur RSUD, Lurah Bumiarjo, Unimugo, Kepala Puskemas III Kebumen, Ketua Aisyiyah, PCNU, Sahabat Disabilitas, Formasi, Kebumen Ekspres dan BPJS Cabang Kebumen.
Adapun yang menjadi Narasumber yakni Plt KadisosP3A Kebumen Dwi Suliyanto SSos MSi dan Bagian Organisasi Siti Ratna Wijayanti SSt MSI. Disampaikannya FKP dilaksanakan guna meningkatan pelayanan DinsosP3A Kebumen.
“Beberapa persoalan yang ada meliputi, Penonaktifan KIS PBI, Alur Layanan,
ODGJ, Sarana Pelayanan, Belum Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Anggaran, Petugas Pelayanan Belum Menerapkan 5S, Kasus Kekerasan masih tinggi dan banyaknya pernikahan dini,” tuturnnya.
Dalam hal ini terdapat usulan rekomendasi perbaikan. Ini meliputi Ada Prioritas Keluarga yang Disegerakan, Sosialisasi Alur Pelayanan KIS, SOP Penanganan ODGJ, Ada Lahan Pekerjaan Post Perawatan, Disediakan minuman untuk masyarakat yang melakukan pelayanan, akses untuk disabilitas dengan kursi roda.
“Selain itu Melibatkan unsur masyarakat dalam Penyusunan Anggaran, Pelatihan Pelayanan untuk Petugas, Mengaktifkan KPAD, Memperdayakan Organisasi Masyarakat dan Evaluasi Dispensasi Kawin bekerjasama dengan dengan Unimugo,” ucapnya. (mam)
