SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar kejadian di SMK Negeri 1 Karangjambu, Purbalingga tidak ditumpangi cerita lain. Masalah tersebut, kata Ganjar, sudah ditangani dan ditemukan duduk persoalannya.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara konferensi pers Tour De Borobudur XII di Lapangan Basket Jatidiri, Rabu (28/9). Ganjar menegaskan, masalah SMKN 1 Karangjambu menjadi perhatian. Bahkan Ganjar menerima ancaman terkait persoalan itu.
“Kemarin ada yang pengin itu menjadi viral, ‘kalau nggak saya viralkan lho pak’, malah ada yang ancam saya gitu. Lho kamu viralkan aja, nggakpapa wong yang tanggungjawab saya kok. Tapi kemudian kita cek teknisnya, sepertinya kepala sekolahnya kurang konsultasi dengan dinas,” ujar Ganjar.
Kurang konsultasi yang dimaksud Ganjar adalah kepala sekolah nekat menambah jumlah rombongan belajar atau kelas melebihi kapasitas yang tersedia.
“Setelah kita cek kemarin, kayaknya karena keinginan di publik itu banyak yang ingin sekolah ke sana (tapi) kapasitasnya kurang, ya kepala sekolahnya agak nekat sehingga menambah kapasitas. Kan nggak boleh,” tegasnya.
“Seharusnya dia menunggu sesuai dengan kapasitas yang ada, tapi kemarin kita coba selesaikan,” imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta persoalan ini tidak ditumpangi cerita lain. Ganjar juga mengimbau para kepala sekolah tidak mengambil keputusan serupa tanpa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
“Ya yang penting jangan ada yang menumpangi dengan cerita yang lain. Kami perhatikan agar kemudian bisa selesai,” tegasnya.
Ganjar mengatakan kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Khususnya setelah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Sejak saat itulah banyak ditemukan daerah tak memiliki sekolah negeri.
Seperti yang terjadi di tanah kelahiran Ganjar. Yakni di Tawangmangu, Karanganyar yang baru memiliki SMA Negeri di tahun 2022 ini.
Teranyar di Cilongok, Banyumas juga mengalami kasus serupa. Untuk itu Ganjar mendorong kepada DPRD Jateng turut memberi perhatian pada pendidikan.
“Di rapat paripurna kemarin saya sampaikan karena dengan sistem zonasi itu sekarang ketahuan banyak daerah yang tidak bisa mengakses sekolahan dengan gampang, maka daerah itu ya butuh dibangun sekolahan. Maka kemarin kita menyampaikan kepada DPRD agar ini juga menjadi perhatian,” ujarnya.
Ganjar juga telah meminta agar dilakukan pendataan daerah tanpa sekolah negeri tingkat SMA/SMK. Harapannya, ke depan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif.
“Semuanya sekarang saya minta untuk dihitung biar kita tidak parsial penanganannya,” tandasnya.
Sebagai informasi, SMKN 1 Karangjambu sejak tahun 2008 belum memiliki lahan dan gedung sendiri. Selama 14 tahun terakhir, sekolah itu hanya menginduk di gedung SMP Satu Atap Karangjambu.
Namun karena KBM tatap muka telah berjalan dan gedung SMP tengah direhab, SMKN 1 Karangjambu hanya mendapat dua kelas yang tidak cukup untuk pembelajaran. Para siswa pun kini menggunakan kios pasar sebagai lokasi belajar mengajar.
“Siswa kami 183. Kelas X tiga kelas, kelas XI dua kelas dan kelas XII satu kelas,” ungkap Kepsek SMKN 1 Karangjambu, Muhammad Mumfasil.(rls/wil)
