Banyak Proyek Jalan "Bermasalah", Panggih: Rekom Pembongkaran Jalan Jangan Tebang Pilih

KEBUMEN(kebumenekspres.com)-Ketua dan Pendiri Kebumen Project Watch (KPW) Panggih Prasetyo berharap rekomendasi pembongkaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak hanya dilakukan pada Jalan Purwodeso-Petanahan saja.

Pasalnya, di Kebumen sendiri terdapat banyak proyek pembangunan. Ini baik proyek infrastruktur jalan maupun lainnya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan, ketidaksesuaian spesifikasi hanya terjadi di pekerjaan jalan Purwodeso-Petanahan saja.

“Kami sepekat dengan rekomendasi tersebut. Namun jangan tebang pilih,” tuturnya, Senin (19/9).

Sekedar informasi, Komisi D DPRD Kebumen telah merekomendasikan pembongkaran hasil pekerjaan infrastruktur Jalan Purwodeso-Petahanan. Ini lantaran proyek pekerjaan dengan anggaran Rp 5,4 miliar itu dinilai tidak sesuai ketentuan spesifikasi.

Adapun rekomendasi tersebut merupakan hasil keputusan rapat koordinasi yang dilaksanakan Komisi D DPRD Kebumen dengan mengundang beberapa pihak terkait. Ini meliputi penyedia jasa, konsultan, Dinas PUPR dan Inspektorat. Komisi D merekomendasikan pembongkaran jalan sepanjang 300 meter. Dimana titik tersebut diketahui mengalami sejumlah keretakan fatal.

Panggih menyampaikan dalam melaksanakan pembetonan jalan dilakukan secara berkesinambungan. Artinya dalam satu hari terdapat beberapa kubik beton yang dituangkan untuk membuat jalan beton. Jika dalam satu hari itu kualitasnya rendah atau tidak sesuai dengan spesifikasi, lantas berapa meter pekerjaan jalan yang diselesaikan pada hari itu?.

“Artinya, untuk melihat kualitas suatu pekerjaan tidak hanya bisa dipandang secara visual saja. Diperlukan uji tertentu untuk menilai apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Dengan begitu tidak bisa menilai secara parsial misalnya hanya 300 meter saja,” jelasnya.

Panggih juga menegaskan, banyak proyek jalan yang telah dikerjakan, misalnya Jalan Kaleng atau Jalan Kambalan. Dalam hal ini perlu juga dilakukan pengecekan apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Jika tidak sesuai spesifikasi, tentunya harus direkomendasikan juga untuk dibongkar. “Dengan demikian tidak terjadi tebang pilih dalam penanganan proyek,” paparnya.

Jika terjadi tebang pilih, lanjut Panggih, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan, bahwa apa yang dilakukan hanyalah “lipstik” belaka. “Dimana satu proyek pekerjaan dikorbankan untuk menutupi proyek lainnya. Untuk itu kami tegaskan kembali janga tebang pilih,” paparnya.

Ditegaskannya, pihaknya melakukan pengawasan secara menyeluruh dan tidak hanya hasil pekerjaannya saja, melainkan juga dari awal. Ini mulai dari proses lelang yang diyakini ada pengondisian. Kemudian dalam pelaksanaan, apakah sudah sesuai spesifikasi teknis yang menjadi pegangan pelaksanaan sampai dengan proyek itu bisa di bayar lunas.

Beberapa paket pekerjaan dari Banprov, lanjut Panggih, tentunya juga menjadi atensi Gubernur Ganjar pranowo. Untuk itu menurutnya, akan lebih baik jika Anggota Dewan sidak ke semua paket pekerjaan, terutama jalan. Karena secara visual bisa dilihat ada masalah.

Jangan sampai, apa yang telah dilakukan hanya agar memuncul kesan biar Komisi D DPRD dengan fungsi pengawasanya telah bekerja. Kemudian DPUPR selaku eksekutif juga sudah merepon dengan baik. Selanjutnya, Kontraktor sebagai pelaksana juga menerima dan melaksanakan hukuman atau sangsi dengan legowo," ucapnya. (mam)