KEBUMEN-(kebumenekspres.com) Dewan Pengurus Cabang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (DPD PGMI) Kebumen bertemu dengan Bupati Arif Sugiyanto. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi berkaitan kesejahteraan para guru madrasah.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Kamis (27/52021).
Ketua DPD PGMI Budi Asyamsyu menyampaikan, kedatangannya untuk aspirasi dari para guru madrasah kepada bupati dan wakil bupati. Di antaranya menyangkut kesejahteraan para guru honorer, dan bantuan sarana prasarana.
Disebutkan, di Kebumen jumlah guru madrasah non PNS total 2.624 orang. Dimana 1.606 diantaranya adalah guru honorer yang belum bersertifikasi. Budi berharap, para pendidik anak-anak Kebumen bisa mendapat perhatian dari masyarakat.
"Kita tahu Bupati mempunya Program SIRUP, berupa program pemberian insentif untuk guru. Kita berharap para para guru honorer dari madrasah yang belum terima sertifikasi, juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah," jelasnya.
Pihaknya menyebut, tahun sebelumnya para guru honorer sudah mendapat dana insentif Rp 700 per bulan. Dana insentif itu dikhusus kan untuk guru Paud, TK, MI, dan MTS. "Tahun ini kita akan mengajukan 1.606 guru madrasah agar bisa terakomodir dalam program SIRUP," katanya.
Sekretaris DPD PGMI Kebumen Muhiban menyampaikan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bercirikan Islam, tentu tidak diragukan lagi akan jasa dan peran sentralnya bagi negeri ini.
Bahkan kehadirannya turut membentuk karakter insan yang berbudi pekerti luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Peran lulusan madrasah turut andil besar dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Indonesia. “Maka memang sudah semestinya pemerintah memperlakukan keberadaan madrasah berikut elemen pendukungnya sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya,” katanya.
Sementara itu Bupati Arif menyampaikan pihaknya tetap akan memikirkan nasib kesejahteraan para guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari UMR. Tentunya dengan adanya program SIRUP ini, salah satunya.
"Karena salah satu ciri dari pendidikan yang berkualitas adalah, guru dan tenaga pengajarnya harus sejahtera. Untuk pemberiaan dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022. Sekarang sudah bisa mulai diajukan," paparnya, didampingi Wabup Ristawati dan sejumlah pimpinan OPD.
Hanya saja, Arif memastikan bahwa untuk bantuan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur sekolah, pihaknya memastikan sampai 2022, tidak ada. Karena keterbatasan anggaran. Selain untuk Covid-19, Pemkab pada 2021 ini juga akan membuka lowongan CPNS untuk 2.503 quota pada 2021 ini. "Paling bisa nanti agak longgar di 2023," ucapnya. (mam)
