KEBUMEN(kebumenekspres.com)- Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, berjanji bakal menempatkan para pembantunya sesuai dengan kemampuan dan potensinya, dan bukan karena faktor lain. Prinsip "the right man on the right place" (menempatkan ASN yang tepat pada posisi yang tepat pula) ini diharapkan bermuara pada tingkat layanan yang prima kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Arif saat membuka kegiatan Assessment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar di Ruang Pedalen Hotel Candisari Karanganyar, Selasa (30/3/2021). Sebanyak 12 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Kebumen kegiatan ini.
Selain Arif, hadir pula Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Sekda Kebumen Ujang Sugiono, Kepala BKPPD Asep Nurdiana, serta Sri Widati dari Panitia Seleksi JPT Pratama.
Arif Sugiyanto mengatakan, Assesment Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Tujuan dari assessment ini adalah untuk mengetahui pemetaan kompetensi dalam melaksanakan tugas serta potensi yang ada, sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam merancang pembinaan karier selanjutnya.
Dalam, asessment itu akan menentukan pejabat dengan tiga kategori yakni potensial, kurang potensial, tidak potensial. Tak hanya itu, menurutnya melalui assessment akan bisa dilihat minat, bakat, dan kepribadian peserta.
Diyakini, bila seseorang bekerja di jabatan yang diminati dan sesuai kepribadian, maka akan lebih sukses karena pekerjaan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Hasil assessment juga menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam merancang pembinaan karier selanjutnya.
"Sesuai prinsip: the right man on the right place (menempatkan ASN yang tepat pada posisi yang tepat pula). Sehingga dampaknya, ASN tersebut akan lebih bersemangat, lebih giat, bertanggung jawab dan bersedia berkorban serta ikhlas dalam bekerja," ujar Arif.
Dari hasil asessment ini, Arif berharap bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dan profesional untuk ditugaskan pada jabatan tertentu sesuai tupoksinya. "Sehingga harapan kami pelayanan kinerja ASN kepada masyarakat dapat benar-benar maksimal,” katanya.
Sementara itu, Widyaprada LPMP Jawa Tengah, Dr Sri Widarti MPd, mengatakan assessment yang berlangsung selama 2 hari (30-31/3). Menurutnya assesment ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi di mana pimpinan tinggi pratama bisa mengimplementasikan pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (fur)
