KEBUMEN (kebumenekspres.com)-- Masa Kepemimpinan Bupati Kebumen H Yazid Mahfud resmi berakhir pada 17 Februari lalu. Di hari itu pula, Bupati Kebumen Yazid berpamitan sekaligus memberikan laporan terkait kinerjanya selama memimpin Kabupaten Kebumen.
Di hadapan para pejabat, Bupati Yazid membeberkan sejumlah prestasi yang telah dicapai dalam kepemimpinannya. Paparan Bupati Yazid soal kinerja positif ini pun mengundang banyak komentar. Ada yang mengapresiasi, namun tidak sedikit pula yang menyampaikan catatan-catatan "miring".
Direktur Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen Hariyanto Fadeli, menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, belum ada prestasi yang spektakuler dari masa kepemimpinan Bupati Yazid bersama Wakil Bupati Arif Sugiyanto.
"Justru dari kaca mata kami K3D, sangat prihatin. Masih banyak PR besar yang dapat direalisasikan pada kepemimpinan mereka berdua. Namun hingga akhir masa jabatan hal tersebut tidak terwujud,’ tuturnya, Kamis (18/2/2021).
Dicontohkannya salah satu program yang sangat memprihatinkan dan belum diselesaikan yakni Jalan Jalur Lingkar Utara Kebumen. Dimana pondasi awal program tersebut dimulai pada era kepemimpinan HM Yahya Fuad dan H Yazid Mahfudz. Namun demikian dalam perjalanannya banyaknya persoalan dengan pihak Perum Perhutani. "Dan hingga akhir masa jabatan terkait dengan persoalan tersebut sama sekali belum menampakkan adanya hasil," tegasnya.
Padahal, lanjut Hariyanto, pembangunan Jalur Lingkar Utara sangat dibutuhkan. Terlebih bagi Kecamatan Sempor, Karanggayam, Karangsambung, Sadang,Poncowarno dan Padureso. Jalur tersebut akan membuka akses ekonomi yang terintergrasi dengan kabupaten tetangga . Ini wonosobo dan Benjarnegara.
Selain itu belum juga terselesaikannya program Geopark. Selama ini Geopark sifatnya hanya simbolisme saja atau formalitas belaka. Padahal program tersebut begitu menyedot banyak anggaran. Satu kawasan geopark yang meliputi 10 kecamatan sampai detik ini arah kebijakan akan kemana dan seperti apa belum jelas.
"Apakah ini akan bisa berkolerasi untuk mendokrak ekonomi pariwisata di 10 kecamatan atau bisa mengerakkan kearifan lokal dalam bentuk budaya. Saya sendiri belum bisa melihat itu,” terangnya.
Artinya, lanjut Hariyanto, tindak lanjut dari pemerintahan kemarin secara konsep hanya sebatas mengakses seremonial dan formalitas belaka. Namun esensi yang dampak asas manfaatnya dapat dirasakan untuk masyarakat luas belum dilakukan.
Belum lagi banyaknya tenaga kerja lokal yang di luar negeri secara proteksi juga masih menimbulkan berbagai macam persoalan. Selain itu yakni persoalan kemiskinan yang kian parah. Dimana laju angka kemiskinan justru meningkat. Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kebumen mencapai 16.82 persen. Ini dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 201 ribu jiwa.
Namun tahun 2021 menurut data BPS kemiskinan justru bergerak naik menjadi 17,59 persen. Dengan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak kurang lebih 10 ribu orang. Sehingga jumlah penduduk miskin di Kebumen tahun 2021 kisaran mencapai 211 ribu jiwa.
Ini sangat memprihatinkan. Padahal disisi lain banyak sekali bantuan sosial yang bersifat temporal atau reguler. Kendati demikian banyaknya bantuan tersebut ternyata belum bisa menekan angka kemiskinan. “Sehingga hingga kini kita masih menjadi kabupaten termiskin nomor 1 di Jawa Tengah,” tegasnya.
Pada masa Pandemi Covid-19 ini Kepemimpinan H Yazid Mahfudz dan H Arif Sugiyanto juga belum dapat maksimal dalam memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus Corona. Hal ini akan menjadi PR besar bagi Kepemimpinan H Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
"Masih banyak persoialan yang harus diselesaikan. Maka kami harapkan soliditas bupati terpilih dan wakilnya dapat sinergi sekaligus membangun kebersamaan. Sehingga tidak saling overlapping dalam menjalankan tugasnya masing-masing," katanya.
Ungkapan senada disampaikan Pengamat Kebijakan Kabupaten Kebumen, Agung Widhianto SIP MSc MSc. Agung yang juga Ketua Yayasan Pusat Pembelajaran Kepemimpinan dan Kebijakan Pandjer/Pandjer School itu menyoroti program Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong yang digaungkan sejak 2018 itu.
Agung sendiri mengapresiasi ide mendasar dan besar dibaliknya, yakni untuk mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat guna pencapaian kesejahteraan.
Namun, belum banyak upaya strategis dan taktis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten melalui Badan Pengelola Geopark Nasional Kebumen untuk mewujudnyatakan pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari minimnya dukungan anggaran, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di kawasan geopark. Selain itu juga minimnya riset advokatif dari akademisi.
"Untuk masa mendatang, saya berharap dapat melakukan beberapa hal. Ini meliputi melibatkan banyak kelompok kepentingan untuk mengkaji ulang keberhasilan dan kelemahan Geopark Nasional Kebumen. Selain itu juga memberikan dukungan anggaran bagi Badan Pengelola Geopark Nasional Kebumen agar dapat melakukan kegiatan riset, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kerja sama lintas sektor."
"Juag menempatkan Geopark Nasional Kebumen sebagai sarana menyeimbangkan fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial bagi masyarakat dalam kawasan untuk pengurangan kemiskinan di desa," beber Agung.
Ungkapan serupa juga datang dari Ketua KSPSI Akif Fatwal Amin. Pihaknya menegaskan Dimasa Pemerintah Bupati H Yazid permasalahan-permasahan pekerja/buruh di Kebumen belum terperhatikan secara maksimal. Ini baru sebatas menentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) saja.
Namun pelaksanaan dan penerapannya masih sangat kurang, tidak ada berubahan yag berarti dari pemerintahan sebelumnya. “Ya hanya sebatas persetujuan usulan UMK ke Gubernur saja. Namun tidak ada upaya-upaya terobosan agar perusahaan-perusahaan bisa memberikan upah sesuai UMK.
Akif berharap untuk pemerintah periode berikutnya dapat mengatasi permasalahan utama kaum pekerja/buruh. Dan UMK itu juga menjadi salah-satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap status kabupaten termiskin.
"Apalagi di masa pendemi ini, para pekerja sektor transportasi benar-benar memprihatinkan nasibnya. Berangkat kerja malah nombok seringnya, ngga kerja juga jadi cekcok sama keluarga. Beberapa awak angkutan lebih memilih tetap menjalankan trayek meski harus merugi," tegasnya.
Pada bagian lain, Koordinator Migrant Care Kebumen Syaiful Anas mengatakan selama Bupati H Yazid memimpin terdapat beberapa capaian yang bagus. Seperti pelayanan satu atap pekerja migran. Ini sangat membantu untuk para buruh migran. Namun dapat sektor perlindungan masih belum maksimal.
Saat ada kasus terkait buruh migran respon pemeritah sangat lamban. Artinya masih dilempar-lempat dan menunggu dari Provinsi. Padahal di Kebumen sendiri yakni Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membantu dan mengeksekusi kasus tersebut.
"Kedepannya yang perlu dilakukan yang perlunya revisi perda dan memaksimalkan peran dari satu atap di MPP. Selama ini saya lihat belum maksimal juga, masih ada sponsor atau calo dari PJTKI dan PT yang aktif ke satu atap dan sedikit sekali akses untuk calon pekerja. Kedepan kami berharap sosialisasi lebih masih ke desa-desa yang menjadi kantong bagi pekerja migran,” ucapnya.
Seperti diketahui, masa kepemimpinan Bupati KH Yazid Mahfudz berakhir pada 17 Februari 2021. Selepas Bupati Yazid, tampuk pimpinan Kebumen bakal dipegang Arif Sugiyanto yang bersama pasangannya Ristawati Purwaningsih dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2020. Namun demikian, Arif yang sebelumnya Wakil Bupati Kebumen itu masih menunggu pelantikan yang dijadwalkan pada akhir Februari 2021. Dalam masa transisi kepemimpinan ini, Sekretaris Daerah Ujang Sugiono ditunjuk sebagai Plh Bupati. (mam)
