• Berita Terkini

    Senin, 11 Januari 2021

    Tatag : Dugaan Penyimpangan Tidak Hanya di RTLH


    KEBUMEN (kebumeneskpres.com)-Anggota DPRD Kebumen Tatag Sajoko mengapresiasi Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama beserta Jajarannya. Ini atas saling sinergitasnya dengan Wakil Bupati atau Bupati Terpilih H Arif Sugiyanto  dalam ngusut adanya dugaan kasus penyimpangan pada Dana Bantuan RTLH.


    Kendati demikian, dugaan tersebut bukan hanya terpaku pada RTLH saja. Pada Bantuan Sosial lainnya, dan ditempat lain di Kebumen juga memungkinkan terdapat dugaan penyimpangan. 


    Adanya sinergitas yang sangat baik antara Kapolres dan Wabup, Tatag optimis Kebumen dapat maju, sehat, kuat dan bermartabat. Pihaknya selaku Anggota Komisi A DPRD Kebumen mendorong penuh sinergitas tersebut. “Kami berharap tidak berhenti di RTLH saja. Sebab dugaan serupa juga mungkin terjadi pada program lain dan di tempat lain,” tuturnya, Senin (11/1/2021).


    Menurut Tatag, penyimpangan dana sosial patut diduga telah terencana dengan baik. Hal tersebut dapat dimulai dari penentuan calon penerima manfaat. Mungkin saja saat ada bantuan sosial, terdapat pihak yang akan menentukan siapa calon penerima manfaat dari program tersebut. Adapun calon penerima dapat pula merupakan pihak yang mau diajak “kerjasama” untuk saling memberi setelah bantuan diterima. “Dengan demikian wajar, jika penerima bantuan sosial kerap kali orangnya itu-itu saja. Jika desa mengusulkan nama lain, terkadang sulit untuk masuk, sebab nama-nama calon penerima telah dikondisikan sebelumnya,” katanya.


    Dalam kasus RTLH, respon dari Kapolres Kebumen AKBP Piter sangat cepat. Sehari setelah Wabup menyampaikan adanya dugaan tersebut, Kapolres langsung tanggap, merespon dan bertindak. Ini sangat baik demi terwujudnya Kebumen bersih.


    Dibawah kepemimpinan H Arif, Tatag yakin Kebumen akan mampu sejajar dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini akan menjadikan Kebumen tidak lagi menjadi kabupaten “Juru Kunci Kemiskinan”.  


    Kebumen harus sehat yakni pembangunan dikelola secara sehat mulai dari mengelola anggaran, realisasi hingga perawatan. Kuat yakni pemerintahan tidak labil. Sehingga stabilitas dan kondusifitas terjaga. Kebumen dapat bermartabat karena akan dilihat tidak ada lagi penyelewengan yang muncul pada setiap program.


    “Disinilah pentingnya sinergitas Forkopimda. Tidak kalah pentingnya lagi yakni pemeritah harus diatur oleh pemerintah bukan oleh swasta. Jangan sampai pemerintah diatur oleh swasta, melainkan swastalah yang justru harus diatur oleh pemerintah,” ucapnya. (mam)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top