KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) menemui Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz. Kedatangan AGPAII kali ini untuk menyampaikan keluhan perihal tidak masuknya Guru PAI dalam rencana formasi satu juta guru Kemendikbud. Padahal disisi lain banyak Guru PAI yang bekerja di SD dan SMP di Kebumen, Kamis (14/1/2021).
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan H Moh Amirudin, Kepala BKPPD Asep Nurdiana, Kepala BPKAD Aden Andri Susilo dan Perwakilan Bappeda. Pada kesempatan tersebut, Aden menyebutkan kebutuhan untuk gaji PPPK dengan jumlah formasi 2.425 mencapai Rp 169 miliar setahun.
Ketua AGPAII Kebumen Joko Paripurno mengaku prihatin dengan tidak terakomodirnya Guru PAI dalam rencana formasi satu juta guru Kemendikbud. Di Kebumen sendiri terdapat ratusan guru PAI non PNS yang bekerja pada SD dan SMP yang notabene di bawah Kemendikbud. Untuk itu pihaknya meminta kepada Bupati agar mengusulkan PAI dapat masuk dalam rencana formasi satu juta guru. "Kami merasa tergerak untuk berkomunikasi dengan Bupati. Ini agar kondisi psikologis Guru PAI sama dengan guru mapel lain," katanya didampingi pengurus AGPAII Musbikhin.
Joko menjelaskan, di Kebumen jumlah GTT PAI untuk tingkat SD dan SMP mencapai 524 orang. Dimana yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 175 untuk SD dan 60 untuk SMP. Mereka semua terancam tidak dapat mengikuti seleksi PPPK satu juta guru dari Kemendikbud. "Kami meminta ada surat dari Bupati ke Kemenpan RB agar guru PAI terakomodir dalam rencana formasi satu juta guru," tegasnya.
Sementara itu, Bupati H Yazid mengemukakan dalam informasi yang diterima Pemkab Guru PAI tidak termasuk dalam rencana formasi satu juta guru. Namun demikian, Pemkab sudah mengupayakan mengajukan sebanyak 25 formasi ke Kemenpan RB. Disisi lain, Bupati juga akan berkirim surat terkait aspirasi dari AGPAII Kebumen. "Segera akan dibuatkan surat ke pemerintah untuk mengusulkan agar Guru PAI dimasukkan dalam formasi," katanya.
Bupati H Yazid juga berharap agar usulan tersebut dapat diterima oleh pemerintah pusat. Selain itu juga mempersiapkan teknis penggajian untuk para PPPK nantinya. Hal tersebut juga tentu sangat bermanfaat bagi pendidikan di Kebumen baik untuk tingkat SD dan SMP. (mam)
