PURWOREJO- Sejumlah jajaran pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Purworejo mendatangi kantor Bupati Purworejo, kemarin.
Mereka ingin menyampaikan pernyataan sikap SPSI Kabupaten Purworejo, terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disyahkan beberapa waktu lalu.
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Purworejo Teguh Supriyanto menjelaskan, pernyataan sikap ini dibuat untuk menyikapi kondisi terkini terkait pengesahan RUU Cipta Kerja. Pihaknya merasa perlu untuk mengeluarkan sikap tegas untuk memberikan kepastian situasi khususnya bagi perkerja/buruh di Kabupaten Purworejo.
“Kami datang untuk silaturahim sekaligus gendhu-gendhu roso terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disyahkan Pemerintah dan DPR RI beberapa waktu lalu. Kami juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait kondisi tenaga kerja di wilayah Purworejo,” katanya.
Dikatakan Teguh, ada dua pernyataan sikap yang dibuat oleh SPSI Kabupaten Purworejo. Pertama, bahwa pada prinsipnya SPSI sudah melakukan koreksi dan menolak segala kebijakan yang merugikan pekerja/buruh Indonesia, termasuk soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Kedua, memperhatikan serta menimbang situasi terkini kondisi Covid-19 khususnya di Kabupaten Purworejo, SPSI Kabupaten Purworejo sepakat tidak ikut aksi mogok dan UNRAS nasional tanggal 6-8 Oktober 2020.
KSPSI Kabupaten Purworejo juga meminta agar pemda bersama DPRD segera membuat Perda, yang nantinya diperuntukan untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja dan buruh di Kabupaten Purworejo. SPSI Kabupaten Purworejo juga meminta pembentukan tim perlindungan pekerja dan buruh.
Anggota DPRD Purworejo Rokhman yang hadir menyatakan, DPRD dan pemerintah secara terbuka menerima masukan pembuatan perda perlindungan pekerja dan buruh. Namun sebelumnya perlu melihat regulasi dan membuat kajian terlebih dahulu sebelum pembuatan perda.
“Perda nanti akan kita lihat sesuai dengan regulasi yang ada. Perda terkait perlindungan pekerja dan buruh sangat memungkinkan kita buat. Memang harus ada aturan yang baku untuk melindungi hak dan kewajiban para pekerja dan buruh, agar bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui pekerja dan buruh ini,” kata Rokhman.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti MA mengapresiasi sikap SPSI Kabupaten Purworejo, yang mengedapankan dialog ketimbang memilih demontrasi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya.
Terkait perda, Yuni sepakat bahwa usulan pembuatan perda menjadi masukan yang baik untuk ditindaklanjuti dengan kajian-kajian dan rumusan-rumusan terlebih dahulu. Karena perumusan perda perlu melalui beberapa tahap.
“Materinya boleh terkait perlindungan buruh, tetapi sebetulnya kita juga ingin memajukan industri. Karena pekerja dan industri diharapkan dapat bersama-sama maju dan tumbuh. Tidak bisa hanya satu pihak saja,” imbuh Yuni.(ndi)
