Sesuai Data yang dirilis oleh BPS awal September menyebutkan, pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan II mengalami penurunan 5.32 persen, sedang mulai inflasi sebesar 1.32 persen.
Hal tersebut tentunya bila mengacu kepada PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Seperti tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan besaran UMK, meskipun data statistik tersebut di Triwulan II, namun biasanya untuk Triwulan berikutnya menjadi acuan dalam penetapan UMK tidak jauh dari data Triwulan II.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPC K-SPSI Kebumen Akif Fatwal Amin SThI menyampaikan bila laju inflasi 1.32 persen dan pertumbuhan ekonomi minus 5.32 persen bisa dipastikan UMK Kebumen tahun 2021 turun Rp 73.400. Dengan demikian UMK akan menjadi 1.761.600. Hal itu bisa dihitung sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015.
“apabila dalam menetapkan UMK tahun 2021 nanti tetap menggunakan PP Nomor 78 tahun 2015, sedang PDB mengalami kontraksi 5.32 persen year on year, yaa semakin berat beban Pekerja Kebumen. Ini Bisa repot,” tuturnya, Jumat (10/9/2020).
Sebagai Ketua DPC K-SPSI Kebumen, Akif berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat lebih arif dalam menyikapi dilema tersebut. Seperti diketahui jika hingga kini nasib kaum masih perlu untuk diperjuangkan.
Terlebih dengan adanya wabah pendemi corona ini, membuat nasib kaum buruh semakin terjepit. Jika sampai ada pengurangan UMK tentunya hal itu akan semakin memperparah kondisi buruh. "Mudah-mudahan pemerintahan pusat maupun Kabupaten Kebumen bisa menyikapi dilema ini dengan baik dan bijak," katanya.
Disampaikan pula, persoalan UMK berkaitan erat dengan nasib buruh. Membahas UMK sama artinya dengan membahas hajat hidup orang banyak. Selain itu kesulitan perekonomi juga akan berdampak terhadap banyak hal. “Disinilah pentingnya menyikapi dengan bijak,” ucapnya. (mam)
