• Berita Terkini

    Jumat, 24 April 2020

    Penanganan Covid-19, DPRD Kebumen Alokasikan Rp 3,5 Miliar

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- DPRD Kebumen mengalokasikan dana Rp 3,5 miliar guna penanganan virus corona (covid-19). Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada warga dan masyarakat yang terdampak covid-19.

    Hal itu terungkap dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kebumen dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (22/4/2020) siang.  Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kebumen H Sarimun SSy, didampingi Wakil Ketua DPRD Yuniarti Widayaningsih SE, dan Wakil Ketua DPRD Fuad Wahyudi ST serta anggota Banggar. Hadir dalam rapat tersebut Tim TAPD Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono SH.

    Wakil Ketua DPRD Yuniarti Widayaningsih SE, mengatakan dalam rapat tersebut dibahas mengenai anggaran DPRD yang dirasionalisasi untuk penanganan Virus Covid–19 sebesar Rp 3,5 miliar dari beberapa pos kegiatan dengan jumlah terbesar dari kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2020.


    "Kami alokasikan sebesar Rp 3 miliar dan Rp 500 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin yang terdampak secara sosial ekonomi dengan adanya wabah Covid –19," katanya kepada Ekspres kemarin.

    Yuniarti menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19 utamanya warga yang belum mendapatkan bantuan program pemerintah lainnya.

    "Kami berharap setelah realokasi anggaran tersebut pemkab agar segera merealisasikan dan mengimplementasikan kegiatan untuk pencegahan maupun penanganan covid-19 di Kabupaten Kebumen," ujarnya.

    Masih kata Yuniarti, virus Covid-19 atau Corona ini menyebar cepat sehingga perlu penanganan dan pencegahan yang cepat dan tepat. Ini juga yang membuat pemerintah dan anggoata DPRD harus segera turun cepat dalam penanganan Covid-19.

    "Selain JPS juga ada program bantuan maskerisasi seluruh masyarakat miskin yang dibiayai dari hasil rasionalisasi anggaran dengan mendata warga miskin yang terdampak secara valid sehingga tidak menimbulkan masalah baru," pungkasnya. (ADV)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top