Pemotongan ini tentunya dilakukan oleh oknum yang berkecimpung pada penyaluran bantuan tersebut. Potongan yang dilakukan pun bervariasi. Ada yang Rp 500 ribu, Rp 900 ribu hingga RP 1 juta.
Ketua JPKP Kebumen Rizal Kusnadi menyampiakan, pihaknya mendapat laporan hal itu terjadi di salah satu desa di Wilayah Kecamatan Alian. Bukan hanya kabar, beberapa warga penerima PKH di desa itu pun siap untuk menjadi saksi atas kasus tersebut. “Kami menemukan ini di salah satu desa di Wilayah Kecamatan Alian. Mereka pun akan dengan senang hati jika diminta keterangan terkait adanya pemotongan bantuan PKH tersebut,” tuturnya, Kamis (23/4/2020).
Pemotongan bantuan PKH, lanjut Rizal bukan hanya terjadi di tahun 2020 saja. Praktik tersebut telah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian sempat diadakan pertemuan antara warga, rencananya dana yang dipotong tersebut akan dikembalikan. Namun ini dibatasi mulai dari tahun 2019. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya tentunya akan sulit mencari rekam jejaknya.
“Ini fakta. Ini nyata ada pemotongan dana bantuan PKH. Jumlahnya juga tidak sedikit. Terlebih jika potongan dikalikan dengan jumlah seluruh penerima jumlahnya mencapai puluhan juta,” tegasnya.
Rizal berharap ada sanki tegas terhadap oknum yang bermain-main itu. Sebab bantuan PHK merupakan hak bagi penerima yang membutuhkan. Selain itu bantuan tersebut tentunya juga sangat dibutuhkan oleh warga yang membutuhkan. “Selain melanggar aturan, ko ya tega, dana bantuan warga yang tidak mampu dipotong. Selain itu jumlahnya juga tidak sedikit. Kami berharap pelaku mendapatkan sanksi tegas,” katanya didampingi Penasehat DPD JPKP Kebumen Saefudin.
Saat diminta menanggapi hal tersebut salah satu Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Kebumen Muri Kunjono mengaku telah mendapatkan kabar tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penggalian informasi terkait adanya kabar pemotongan Bantuan PKH tersebut. “Ya kami tengah mencari informasinya,” ucapnya. (mam)
