Hal ini dilaksanakan saat GTKHNK 35+ mengadakan audiensi dengan Komisi A DPRD Kebumen, Rabu (5/2/2020). Anggota GTKHNK 35+ merupakan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang usianya lebih dari 35 tahun. Mereka bertugas di SD, SMP, SMA/SMK.
Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi A. Rombongan diterima oleh Ketua Komisi A Khotimah. Para anggota GTKHNK 35+ juga datang bersama Ketua PGRI Tukijan. Acara audiensi juga dihadiri oleh beberapa anggota Komisi A DPRD Kebumen.
Dalam kesempatan tersebut Koordinator GTKHNK 35+ Kebumen Sunarto menyampaikan kali ini pihaknya tengah mengusulkan agar Presiden berkenan membuat Kepres terkait dengan GTT/PTT. Dimana GTKHNK 35+ dapat diangkat menjadi PNS tanpa mealui tes. Ini seperti Bidan dan Sekdes . Selain itu GTKHNK 35+ juga meminta agar honornya dari APBN Pusat. Sehingga tidak akan membebani ABPD Daerah. “Itu yang menjadi visi kami,” tuturnya.
Dijelaskanya saat ini terdapat kondisi darurat yang menjepit Honorer Non Katerori usia 35+. Dimana mereka tidak lagi bisa mengikuti tes CPNS. Seleksi CPNS 2019 akan menggeser honorer di sekolah. Guru Honorer berserdik (GTT) tidak mendapat TPG karena terganjal oleh regulasi. Selain itu masih banyak lainnya. “Namun faktanya GTKHNK 35+ di sekolah ada dan mewarnai. Tapi siapa peduli dengan nasib mereka,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Khotimah menyampaikan mendukung harapan GTKHNK 35+. Yakni mengangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Selain itu juga agar honor mereka dari APBN Pusat. “Ya kami mendukung harapan meraka,” paparnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Tukijan menegaskan, pihaknya dari awal sudah sangat simpatik dengan GTT/PTT. Pihaknya mendukung penuh upaya GTT/PTT dalam memperjuangkan nasibnya. Hal tersebut mengingat diakui atau tidak keberadaan GTT/PTT memang dibutuhkan. (mam)
