Mereka diberangkatkan menggunakan 3 bus dari halaman gedung PGRI kompleks Kampus Amik PGRI Kebumen jalan Kaswari Kebumen, Rabu (19/2) sekitar pukul 17.30 WIB.
Koordinator Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Tahun Lebih (GTKHNK), Sunarto, menyampaikan ada sebanyak 147 orang yang berangkat ke Jakarta. Mereka berasal dari tingkat SD, SMP, SMA. "Tujuan ke Jakarta kita untuk mengikuti Rakornas di Kemayoran," kata Sunarto didampingi Sekretaris GTKHNK, Ika Prasmawan.
Sunarto menyampaikan diamini Ika Prasmawan, menjelaskan mereka ke Jakarta dalam rangka memperjuangkan nasib yang selama puluhan tahun mengabdi menjadi GTT dan tenaga honorer. Mereka menuntut status legalitas melalui Keputusan Presiden (Kepres). "Kita menuntut untuk hasil Kepres, kita menjadi Asn atau PNS bukan PDKK," katanya.
Sementara itu, dari para GTT dan tenaga honorer yang sebagaan besar telah mengabdi puluhan tahun itu juga mememinta untuk honor mereka dibayar dengan UMR dari dana APBN, hal tersebut untuk tidak membebani APBD. "Tuntutan kami hanya dua hal itu, harapannya kedepan wakil rakyat kita, DPR yakni komisi 2 dan komisi 10 untuk membuat pansus untuk mengkaji Kepress tersebut," katanya.
Sebelum diberangkatkan para anggota GTT dan tenaga honorer sempat mendapat pengarahan dari pengurus PGRI Kebumen dan menggelar doa bersama di gedung PGRI Kebumen. Hadir perwakilan pengurus PGRI Kebumen, Ketua II Bambang Widadi, Kadar Spd, dan Sekertaris Wisman Irianto.
Ketua II PGRI Kebumen, Bambang Widadi, mengatakan pihaknya mendukung mereka karena hak mereka untuk memperjuangkan nansib agar mendapatkan status dan posisi yang layak, atas pengabdian yang cukup lama."Kami turut prihatin kepada mereka yang sudah mengabdi cukup lama namun belum mendapatkan pengauan dari pusat dan daerah, kami pengurus PGRI senantiasa mendukung dan memperjuangkan untuk hak mereka, mudah-mudahan mendapatkan nasib yang baik dan hasil yang maksimal," katanya.
Guru dan tenaga kependidikan non PNS (honorer) di sekolah negeri utamanya yang berusia di atas 35 tahun memang posisinya makin terjepit. Pasalnya, pada seleksi CPNS 2019 mereka sudah tidak bisa mengikuti lantaran adanya pembatasan usia maksimum 35 tahun. Di sisi lain berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dengan Menpan RB tenaga honorer di instansi pemerintah akan dihapuskan.
Kondisi inilah yang mendorong para guru dan tenaga kependidikan di sekolah negeri usia di atas 35 tahun se-Indonesia membentuk gerakan moral Guru Tenaga Pendidik Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35+ (GTKHNK 35+).
Sunarto menjelaskan, melalui gerakan itu pihaknya memperjuangkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden RI bisa mengeluarkan kebijakan yang arif dan bijaksana sebagai bentuk solusi penyelesaian masalah guru dan tenaga kependidikan yang usia 35 tahun ke atas.
GTKHNK 35 se-Indonesia akan menggelar Rakornas GTKHNK 35+ di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 20 Februari 2020. Dalam Rakornas itu mereka akan memohon dua hal kepada Presiden RI. Mereka meminta, Presiden mengeluarkan Keppres bagi tenaga guru dan tenaga kependidikan sekolah negeri non kategori usia 35 tahun ke atas yang tergabung dalam gerakan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa tes. Selain itu, mereka berharap upah guru dan tenaga kependidikan sekolah negeri non kategori se-indonesia melalui dana APBN sesuai KHL kabupeten/kota/provinsi masing-masing.
Sunarto mengajak guru serta tenaga kependidikan non kategori untuk bergabung dalam gerakan ini. Selain itu pihaknya memohon kepada semua pejabat Provinsi Jateng dan Pemkab Kebumen baik legislatif maupun eksekutif untuk memberikan dukungan secara resmi pada gerakan GTKHNK 35+ demi suksesnya Rakornas dan mendapatkan Keppres dari Presiden RI.
“Kami berharap kepada setiap kepala sekolah di satuan pendidikan memberikan ijin dan dukungan doa pada semua guru dan tenaga kependidikan di bawah naungannya untuk berjuang menuju Rakornas GTKHNK 35+ di Stadion GBK Jakarta,” ujar Sunarto.
Ketua PGRI Kebumen Tukijan SPd melalui surat rekomendasi menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para guru dan tenaga kependidikan honor non kategori usia 35 tahun di Kebumen untuk Rakornas di Jakarta meminta Keppres; diangkat PNS tanpa tes bagi usia 35 ke atas dan gaji UMK untuk semua honorer. (fur)
