Sudah menjadi rahasia umum, jika terkadang terjadi silang pendapat dan kepentingan yang berbeda antara PGRI dan pemerintah. Jika organisasi PGRI dipegang oleh orang yang masih menjabat di struktural dikhawatirkan perjuangannya untuk PGRI akan terhambat.
Hal ini ditegaskan oleh salah satu Anggota DPRD Kebumen Tatag Sajoko. Pihaknya menegaskan dalam pemilihan Ketua PGRI perlu dilihat kapasitas dan integritasnya. Selain itu juga kesiapan calon ketua untuk berjuang demi PGRI. “Ketua PGRI harus orang yang independen,” tuturnya, Rabu (5/2/2020).
Ketua PGRI harus mampu memperjuangkan kepentingan PGRI. Selain itu juga harus orang yang independen. Dalam hal ini agar bisa independen Ketua PGRI harusnya bukan bukan orang yang masuk pada jajaran kepemerintahan. “jika merupakan orang yang masuk pada jajaran pemerintah nantinya bisa muncul banyak kepentingan. Terlebih saat terjadi perbedaan kepentingan antara PGRI dan pemerintah, ini yang paling dikhawatirkan,” paparnya.
Sebelumnya hal tersebut juga diungkapkan oleh mantan anggota PGRI KH Rianto. KH Riyanto menyampaikan sebaiknya kalangan struktural tidak usah turut serta menjadi kandidat. Pasalnya di struktural sendiri tentunya telah banyak sekali kesibukan. Untuk itu fokuslah pada apa yang menjadi pekerjaanya. Ini agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya pada bidang pendidikan. “Kalau sudah di struktural tidak usah menjadi kandidat,” tuturnya, Selasa (4/2).
Selain itu, pihak yang telah berada di struktral telah menjadi bagian dari eksekutif. Pihaknya menegaskan PGRI sendiri merupakan organisasi independen. Dari pengalamannya semasa masih menjadi anggota PGRI. Pernah terdapat Ketua PGRI yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang. Namun dalam perjalanan sebuah organisasi terkadang terdapat beberapa hal yang tidak sinergi antara PGRI dan ekskutif maka kemudian pihaknya dipindah tugasnya. “Ini jangan sampai terjadi kembali. Untuk itu biarkanlah guru yang memegang PGRI,” ucapnya. (mam)
