BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA SUPRA GTR

    Kamis, 16 Januari 2020

    Sidang Dugaan Korupsi Keuangan Desa Kutowinangun Masuk Pembelaan

    KEBUMEN (kebumenekpres.com)- Pengacara Yuli Ikhtiarto SH sebagai Penasehat Hukum (PH) mantan Penjabat Kepala Desa/Kecamatan Kutowinangun berinisial RA menilai, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat dibuktikan. Ini disampaikan dalam persidangan dengan agenda pledoi. Sidang  dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, Rabu (15/1/2020).
    Sidang dilaksanakan dengan Hakim Ketua Sulistyono dan Hakim anggota Robert Pasaribu serta Agus Trijadi.

    PH Yuli Ikhtiarto menilai dari analisa Surat Tuntutan JPU kepada RA, tidak dapat dibuktikan secara valid tentang penyelewengan keuangan desa yang merugikan negara. Menurutnya, adanya ketidakberesan pada pengelolaan keuangan di Desa Kutowinangun telah terjadi sebelum RA menjabat sebagai PJ Kepala Desa Kutowinangu. “Selain itu saat terdakwa menjabat, juga telah melakukan pembinaan dan sekaligus melaporkan ketidakberesan kepada atasannya yakni Camat Kutowinangun," katanya, Kamis (16/1) saat ditemui di ruang kerjanya.

    Yuli menjelaskan, kala itu Camat Kutowinangun dijabat oleh Agus Susanto yang kini sebagai Kabag Tata Pemerintahan Setda Kebumen. Setelah menyampaikan laporan, Camat pun telah memberikan pembinaan kepada Desa Kutowinangun terkait pengelolaan keuangan. Kendati demikian, ketidakberesan pengelolaan terus terjadi hingga RA tidak lagi menjabat Pj Kades. "Menurut saksi ahli dalam persidangan, apabila Pj Kades sudah melaporkan ke atasannya dan telah dibina oleh Camat maka kesalahan bukan lagi pada Pj Kades, melainkan pada Kaur Keuangan yakni Benyamin (terpidana)," tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Yuli berharap majelis hakim dapat membebaskan terdakwa RA dari segala dakwaan dan tuntutan JPU. Selain itu juga merehabilitasi nama baik RA yang selama ini ditetapkan menjadi terdakwa oleh penyidik. PH Yuli Iktiarto juga meminta kepada mejelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari biaya perkara dan membebankannya pada negara.

    Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kebumen Pramono Budi Santoso mengaku belum mengetahui pledoi. Ini karena JPU yang bertugas kemarin adalah bukan dirinya. Kendati demikian, pihaknya akan segera mempelajari pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa. Pihaknya akan menyampaikan replik pada persidangan mendatang. "Kami akan pelajari pledoi dan menyampaikan replik pada persidangan selanjutnya," ucapnya.

    Berdasarkan Surat Tuntutan JPU, terdakwa RA dituntut 4 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 356.092.000 subsidair 1 tahun serta denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan. JPU menerapkan Pasal 3 juntco Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juntco Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.

    Sekedar informasi dalam perkara dugaan korupsi di Desa/Kecamatan Kutowinangun tersebut telah ditetapkan tiga tersangka. Ini meliputu Kaur Keuangan Benyamin, Mantan Kades Kutowinangun SR dan mantan Pj Kades RA. Adapun RA ditetapkan terdakwa berdasarkan pengembangan perkara Benyamin. Dimana penyidik menilai ada indikasi keterlibatan RA dalam kasus tersebut.

    RA sebelumnya merupakan seorang PNS di Kantor Kecamatan Kutowinangun yang sekarang telah pensiun. Pada Januari 2016 silam, RA diberikan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Kutowinangun. Ini lantaran desa tersebut akan menggelar Pilkades. RA menjabat Pj Kades hingga November 2017 sebelum digantikan Kades SR.
    Menurut penyidik, beberapa dugaan kekeliruan yang dilakukan oleh RA yakni menyetujui pengeluaran anggaran tanpa disertai bukti pengeluaran yang sah. Selain itu RA juga tidak melakukan pemeriksaan kas secara berkala. Sehingga pengelolaan keuangan desa tidak tertib. Selain itu selama jalannya pemerintahan RA, BPD juga tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan APBDes maupun SPJ. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top