Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Hanura Kebumen Solikhudin menegaskan pihaknya telah bersepakat untuk tidak mengambil dana Banpol hasil pemilu 2014. Alasan utama tentu karena prihatin atas kondisi Kebumen yang menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Selain itu juga tidak adanya kursi parlemen yang didapat Hanura Pemilu 2019. "Ini bentuk empati kami terhadap Kebumen yang menjadi termiskin di Jawa Tengah," ungkapnya, Kamis (2/1/2020).
Disampaikannya, dari pada menerima dana tersebut, mendingan anggaran yang ada dimanfaatkan untuk masyarakat serta membangunan Kebumen. Kendati demikian pihaknya juga menyadari jika anggaran yang ada tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan Kebumen. Namun, setidaknya sebagai partai politik pihaknya berharap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Kebumen. "Untuk kegiatan tetap berjalan, anggaran partai tidak hanya dari banpol. Kami tetap akan mengupayakan pendidikan politik kepada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Kebumen H Nur Taqwa Setiyabudi SH mengungkapkan apresiasi yang sangat besar kepada sikap elegan Partai Hanura. Menurutnya, anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Kebumen. Kendati demikian, dirinya berharap Hanura tetap menjalankan fungsi partai dengan baik. "Kami berharap Hanura tetap menjalankan kegiatan partai seperti pendidikan politik," katanya.
Sementara itu, terkait anggaran Banpol untuk parpol di Kebumen lainnya seluruhnya sudah mengambil. Namun demikian, beberapa partai masih tengah dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. Untuk itu, H Nur Taqwa berharap partai penerima banpol dapat segera menyelesaikan pertanggungjawaban. "Kami juga meminta partai dapat menggunakan Banpol dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
Adapun alokasi anggaran yang berhak diterima seluruh partai untuk bantuan keuangan sebesar Rp 1 miliar lebih. Yaitu dengan rincian PDI Perjuangan Rp 289 juta, PKB Rp 207 juta, Gerindra Rp 193 juta, Golkar Rp 140 juta. Selanjutnya PAN mendapatkan Rp 124 juta, Nasdem Rp 108 juta, PPP Rp 103 juta, Demokrat Rp 98 juta, PKS Rp 95 juta dan Hanura Rp 27 juta. (mam)
