• Berita Terkini

    Rabu, 25 Desember 2019

    PKS Gelar Konsolidasi Internal

    KEBUMEN(kebumenekspres.com)- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kebumen mengadakan konsolidasi internal. Acara tersebut dibarengkan dengan  Reses Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jateng 7 H Rofik Hananto SE. Reses dilaksanakan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mexolie Kebumen, Rabu (25/12/2019).

    Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPD PKS Kebumen Akbar Yuliastomo ST, Anggota DPRD Provinsi H Tri Mulyantoro, Anggota DPRD Kebumen Hj Ermi Kristanti SP MM dan Agus Supriyanto serta Anggota DPR RI H Rofik Hananto SE.

    Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kebumen Akbar Yuliastomo ST menyampaikan terima kasih kepada kader dan simpatisan yang hadir dalam reses tersebut. Kesempatan kali ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mendapat informasi maupun program yang datang dari pusat. Khususnya dari H Rofik Hananto SE. “Kita juga berharap supaya kader yang berada di daerah dapat bersinergi dengan anggota dewan yang kita miliki, baik di daerah, provinsi, maupun pusat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Akbar menambahkan untuk para kader PKS di kebumen agar terus menggiatkan kegiatan PKS di tahun 2020 mendatang. Jangan hanya menjelang pemilu saja PKS baru banyak kegiatan. Di tahun 2020 mendatang, PKS mencanangkan program untuk gerakan rekrut anggota milenial. “Di tahun 2020 mendatang ini ada pogram gerakan rekrutmen bagi generasi milinenial,” paparnya.

    Sementara itu, H Tri Mulyantoro SH dalam kesempatan tersebut berpesan kepada para kader yang hadir untuk dapat memanfaatkan keberadaan Anggota Dewan PKS. Ini tentunya  untuk memajukan daerah khususnya Kebumen. Terlebih kini status Kabupaten Kebumen telah mendapat predikat Kabupaten termiskin nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah.  Ini tentunya menjadi keprihatinan bersama dan memelurkan sikap bersama dalam menghadapinya.

    Pihaknya juga menambahkan Jawa Tengah mempunyai Anggaran APBD sekitar Rp 28 triliun. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung daerah yang masih berada dalam zona merah atau tertinggal dalam (kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan). “Tugas kita di legislatif juga untuk memastikan bagaimana program yang diturunkan untuk masyarakat bisa bermanfaat secara luas,” ucapnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top