BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA SUPRA GTR

    Jumat, 08 November 2019

    Kesenjangan Picu Konflik Sosial

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Persoalan yang dialami bangsa Indonesia bukan lantaran faktor keyakinan yang plural sebagai penyebab dominan, melainkan terjadinya kesenjangan sosial.  Kesenjangan ini kerap menjadi pemicu konflik sosial yang terjadi di Indonesia.

    Anggota Ombudsman RI Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama Ahmad Suaedy menyampaikan keBhinekaan di Indonesia sebenarnya sudah kokoh. Masyarakat sudah dapat menghadapi persoalan pluralisme baik agama, suku maupun golongan. Pasalnya, keBhinekaan sudah menjadi jatidiri bangsa Indonesia.
    “Jangan sampai radikalisme yang banyak digemborkan pemerintah justru untuk menutupi persoalan negara terkait dengan kesenjangan sosial,” katanya, Kamis (7/11), pada acara bedah buku di Pendopo Bupati Kebumen.

    Acara bedah buku dilaksanakan bekerjasama dengan Kesbangpol Kebumen. Buku yang dibedah berjudul “Jokowi Periode Kedua” tersebut merupakan Karangan Ahmad Suaedy. Meski selama ini hidup di Jakarta, namun Ahmad Suaedy sendiri merupakan pria kelahiran Kebumen.

    Bedah Buku juga menghadirkan narasumber lain Cholidy Ibhar yang merupakan Dosen IAINU Kebumen. Adapun peserta yang hadir terdiri dari tokoh masyarakat, partai politik di Kebumen, Camat se Kebumen, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan perwakilan pelajar.

    Bagi Suaedy, radikalisme sebetulnya bukan persoalan yang besar bagi Indonesia. Pasalnya saat ini aparat sudah bekerja dalam mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, ia juga berharap elit politik negeri tidak memanfaatkan dalam memperuncing permasalahan persatuan. "Pemerintah perlu fokus dalam penyelesaian kesenjangan sosial seperti ekonomi, hukum maupun pendidikan," tegasnya.

    Suaedy menambahkan, terpilihnya Jokowi kembali harus mampu mengatasi masalah Indonesia. Tantangan pemerintah saat ini antara lain mewujudkan good dan clean government, menyelesaikan perkara korupsi dan meningkatkan kualitas pendidikan. "Saya optimis pemerintah dapat mengatasi persoalan bangsa meskipun juga ada kekecewaan dengan kebijakan yang diambil seperti revisi UU KPK, susunan kabinet yang tidak merepresentasikan idealisme Jokowi dan pengakomodiran Prabowo dalam kabinet," tandasnya.
    Sementara itu Kepala Kantor Kesbangpol Kebumen Nur Taqwa Setiyabudi mengemukakan pluralisme merupakan sesuatu yang perlu dijaga dan dilestarikan di Indonesia. Perbedaan yang ada di setiap masyarakat harus menjadi kekuatan dalam memajukan Indonesia. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top