BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA SUPRA GTR

    Jumat, 15 November 2019

    Bebas Kumuh, Desa Grenggeng Dikucuri Rp 2 Miliar

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar kini menjadi salah satu lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya tersebut menggelontorkan anggaran hingga Rp 2 miliar. Kini, Grenggeng yang juga dikenal sebagai penghasil anyaman pandan telah terbebas dari kumuh.

    Peresmian program tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz, Kamis (14/11). Usai meresmikan, Bupati H Yazid meninjau beberapa titik pembangunan program Kotaku. Pada kesempatan itu, H Yazid juga didampingi Kepala Disperkim LH Edi Rianto, Kepala Dispermades PPPA Frans Haidar, Camat Karanganyar Prawoto dan Muspika, serta Kepala Desa Grenggeng Salim.

    Program Kotaku di Desa Grenggeng berada di tiga lokasi. Masing-masing RT 7 RW 6, RT 2 RW 7 dan RT 3 RW 9. Adapun lokasi peresmian oleh Bupati terletak di RT 7 RW 6 yang mendapat pembangunan jalan, drainase, jembatan, rumah, dan sanitasi kelompok.

    Kepala Disperkim LH Kebumen Edi Rianto mengemukakan pada tahun 2019 terdapat 15 desa yang mendapatkan program Kotaku. Adapun kriteria yang disyaratkan yakni masuk kategori daerah Padat, Kumuh dan Miskin (Pak Kumis). Desa Grenggeng sebelumnya telah termasuk kawadan daerah yang kumuh di Karanganyar. "Dulu warga masih buang air besar di sungai. Namun kini sungai telah menjadi begitu bersih," katanya disela-sela kegiatan.

    Edi menjelaskan program Kotaku utamanya menyasar untuk mengatasi masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ini meliputi drainase, saluran air bersih, sanitasi masyarakat, maupun pekerjaan fisik lain yang mendukung pengentasan kumuh. "Diharapkan nantinya desa-desa di Kebumen tidak lagi kumuh,"  imbuhnya.

    Bupati H Yazid Mahfudz berharap program Kotaku dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lebih dari itu program tersebut mampu mengembangkan potensi desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. H Yazid juga berpesan agar masyarakat dapat menjaga dan merawat program infrastruktur yang sudah diberikan pemerintah. "Disini juga masih ada 80 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang saya harapkan dapat diselesaikan tahun 2021. Dengan dirawat dan dimanfaatkan sebaik mungkin, maka bangunan akan awet," ucapnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top