BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA VARIO DUO

    Kamis, 10 Oktober 2019

    Pemkab Diminta Lakukan Pendampingan Desa Berkesejahteraan Rendah

    KEBUMEN (kebumenekspreds.com)- Kabupaten Kebumen menjadi bagian dari pengembangan wilayah Barlingmascakeb yang menghubungkan poros pengembangan selatan selatan bersama Purwomanggung dan Subosukawonosraten. Selain itu juga poros pengembangan utara selatan yang meliputi Bregasmalang.

    Oleh karena itu, Kebumen diminta melakukan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah. Sehingga nantinya dapat mengurangi angka kemiskinan. Perangkat daerah di Jateng didorong untuk melakukan pendampingan pada desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah. Yakni melalui gerakan 'Satu OPD Satu Desa Binaan'.


    "Tidak kalah penting mengenai basis data kemiskinan. Pengelolaan basis data kemiskinan membutuhkan perhatian bersama dan penting untuk dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Mensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maemoen melakukan kunjungan kerja di Kebumen, Selasa (8/10/2019).

    Kunjungan itu dalam rangka rapat koordinasi membangun sinergi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kebumen tahun 2019. Taj Yasin sendiri merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

    Menurutnya, komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan selama ini diwujudkan dalam berbagai program perlindungan sosial. Pemberdayaan masyarakat, serta program pembangunan lainnya yang memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Membangun sinergi penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat," tegasnya.


    Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, menyampaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2018), persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen turun dari 20,44% menjadi 17,47% pada tahun 2018. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin telah berhasil diturunkan sebesar 2,97% dengan jumlah penduduk miskin terentaskan 33.240 jiwa atau rata-rata penurunan penduduk miskin 11.080 jiwa/tahun.
    "Penurunan angka kemiskinan ini dapat kita capai berkat komitmen dan kerja sama seluruh stakeholders pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan," kata Yazid Mahfudz.
    Selain itu, kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN maupun dari sektor swasta juga cukup besar. Pada tahun 2016 total anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 650 miliar lebih, sedangkan pada tahun 2018 meningkat 40% menjadi sebesar Rp 920 miliar lebih.

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top