Jokowi dinilai sedang menciptakan kabinet rekonsiliasi. Yakni menggabungkan semua kekuatan yang ada dalam pemerintahan.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, saat perkenalan menteri, Istana sudah menyiapkan kemeja putih.
"Kemeja putih akan dipakai oleh semua calon menteri saat perkenalan," ujar Heru.
Hingga Selasa (22/10) malam, presiden masih memanggil calon menterinya.
Melihat hal itu, profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menegaskan, meski memiliki hak prerogratif dalam menunjuk menteri, presiden tidak boleh menafikan prinsip moral. Yakni aspirasi publik.
"Presiden terpilih kan mendapat mandat publik. Jadi mestinya tidak menafikan aspirasi dan kepentingan publik," kata Syamsuddin Haris, Selasa (22/10).
Menurutnya, Jokowi harus menggunakan hak prerogatifnya dengan hati-hati untuk memastikan para pembantunya di kabinet merupakan orang-orang yang bersih. "Kalau dipilih tokoh yang bermasalah, tentu mengabaikan prinsip moral," imbuhnya.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa komposisi menteri kabinet harus memperhatikan rasionalitas demokrasi.
Artinya, pemilu sebagai mekanisme menentukan siapa yang memerintah dan siapa yang menjadi oposisi.
"Mestinya yang kalah legowo menjadi oposisi. Pak Jokowi mestinya tidak mengajak-ngajak. Ini masalahnya bukan semata satu pihak, tetapi dua pihak. Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo," imbuhnya.
Dia mengatakan dengan masuknya Gerindra ke kabinet, maka rasionalitas demokrasi tidak terwujud. "Dengan begitu seolah pemilu tidak ada gunanya. Yang menang dan kalah semua mendapat kekuasaan," tukasnya.
Untuk saat ini, yang sudah tegas menyatakan sebagai oposisi adalah PKS. Dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi mengatakan, kekuatan PKS di parlemen tidak akan cukup dalam kerangka checks and balances mengontrol pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan sebagai oposisi.
"Keberadaan PKS di DPR sebagai oposisi dapat membantu masyarakat mengawasi kebijakan eksekutif. Tetapi jumlah mereka di DPR dapat dikatakan kecil bila dibandingkan dengan partai-partai koalisi pemerintah," ujar Yusa.
Dia menyebut keputusan Gerindra untuk menerima ajakan Jokowi masuk dalam kabinet semakin menambah panjang deretan gerbong partai pendukung pemerintah.
Masuknya Gerindra ke dalam koalisi di satu sisi akan menghilangkan atau melemahkan polarisasi dua kekuatan politik. Tetapi di sisi lain masuknya Gerindra ke dalam kabinet juga dapat semakin melemahkan kontrol terhadap eksekutif.
Dari empat partai pendukung Prabowo dan Sandi pada Pilpres 2019, hanya PKS yang menyatakan akan tetap menjadi oposisi.
Dengan kecilnya kekuatan PKS di parlemen, praktis pemerintah tidak akan menemui banyak hambatan dalam menggolkan kebijakan-kebijakannya. "Lantas, kepada siapa harus berharap? Jawabannya sebenarnya juga ada pada media, NGO dan kelompok akademisi maupun mahasiswa," paparnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mihkael Bataona mengatakan, Jokowi sedang menciptakan rekonsiliasi politik. Yakni merangkul oposisi.
"Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah bagian dari strategi untuk menciptakan rekonsiliasi. Karena Indonesia sudah terlalu lama terbelah sejak 2016 dalam Pilkada DKI," kata Mikhael Bataona.
Masuknya Prabowo ke dalam kabinet menjadi sebuah fenomena politik yang sangat menarik dicermati. Untuk itu, strategi Jokowi yang merangkul lawan menjadi kawan, tidak akan pernah mengurangi kekritisan masyarakat.
"Justru, hal yang paling menakutkan adalah sebagai oposisi adalah warga maya atau warga media sosial. Kita tahu dalam politik. Hari ini oposisi juga bisa menjadi sangat jinak. Sebab, kepentingannya diakomodir," imbuhnya.
Demikian juga, yang sekarang menjadi kawan bisa saja nanti menjadi lawan di tengah jalan. Karena kepentingannya sudah tidak sejalan lagi. (rh/fin)
