Setelah melalui skorsing dan forum lobi, Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua MPR RI. Dia terpilih secara aklamasi didukung sembilan fraksi di MPR RI dan kelompok DPD RI.
Politisi Partai Golkar itu diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. "Kepada Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga, terima kasih," kata Bamsoet.
Usai berterima kasih, dia menghampiri Airlangga yang hadir sebagai tamu undangan. Keduanya terlihat bersalaman. Setelah itu, Bamsoet juga menyalami Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Sesuai dengan ketentuan peraturan tatib MPR pasal 19 ayat 6, dari calon pimpinan MPR yang diajukan dipilih Ketua MPR secara musyawarah mufakat untuk ditetapkan sebagai pimpinan MPR. Dengan persetujuan Gerindra, maka dengan musyawarah mufakat dan secara aklamasi saudara Bambang Soesatyo terpilih menjadi ketua MPR RI," kata pimpinan MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe dalam sidang paripurna MPR, Kamis (3/10) malam.
Mantan Ketua DPR RI itu terpilih setelah disepakati oleh forum rapat paripurna. Rapat itu dipimpin oleh pimpinan sementara, Abdul Wahab Dalimunte dan Hillary Brigitta Lasut.
Rapat paripurna sempat di skors selama sekitar 60 menit, dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Setelah rapat dimulai, satu fraksi yang sebelumnya belum mendukung yakni Fraksi Gerindra menyatakan mendukung Bamsoet.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria. "Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju mengusung Pak Bambang Soesatyo ketua MPR RI periode 2019-2024," kata Riza.
Dia menegaskan dukungan fraksinya setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Pak Prabowo dan Ibu Megawati sepakat untuk kepentingan yang lebih besar dan terus menjaga MPR dalam memutuskan kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," imbuhnya.
Sebelumnya, Gerindra mengusung Ahmad Muzani jadi Ketua MPR. Namun, delapan fraksi dan DPD memberikan suaranya untuk Bamsoet.
Sementara itu, pimpinan MPR dari unsur DPD RI, Fadel Muhammad, mendukung siapapun yang terpilih menjadi ketua MPR. Namun, harus bisa memenuhi lima tuntutan DPD.
Kelima tuntutan tersebut adalah DPD minta dilibatkan dalam pembahasan dana transfer daerah, DPD minta dilibatkan dalam mengatur dana desa, DPD ingin ikut mengatur mengenai dana insentif untuk pemerintah daerah, serta DPD minta beberapa undang-undang yang berhubungan dengan Pemda diperbaiki.
"Terakhir, DPD minta adanya penguatan dengan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta UUD 1945. Untuk poin kelima itu masih panjang. Empat itu saja dahulu supaya DPD punya kekuatan di daerah-daerah," ujar Fadel.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengapresiasi PDIP yang memutuskan untuk tidak mengambil jabatan Ketua MPR. Sebelumnya, PDIP ingin konsisten menghindari praktik the winner takes all.
"Memang bukan jatahnya PDIP. Itu kan jatahnya partai lain. Seandainya ada kader PDIP yang maju jadi Ketua MPR, pasti akan ditolak oleh partai lain," kata Ujang, Kamis (3/10).
Menurut Ujang, kalau ikut ambil Ketua MPR, PDIP akan dimusuhi. Karena akan dianggap kemaruk. "Jadi pasti ada power sharing untuk partai lain. Jatahnya PDIP di posisi wakil ketua MPR. Karena PDIP sudah mendapatkan kursi Ketua DPR. Kekuasaan itu kan harus dibagi. Tak boleh diambil semua sendirian," tandasnya. (yah/rh/fin)
