 |
| priforekspres |
Keduanya bergabung bersama Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang tergabung didalam Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). AKKOPSI sendiri adalah sebuah Aliansi yang menguatkan komitmen dari Kepala Daerah yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan sanitasi permukiman di daerahnya masing-masing.
Anggota AKKOPSI sendiri adalah Kepala Daerah yang peduli sanitasi.
Kegiatan yang digelar di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, tersebut dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas RI, Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro. Turut hadir Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, Tri Dewi Virgianty, Direktur Pengembangan PLP Kementerian PUPR, Prasetyo, Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Jambi, Syarif Pasha.
Hadir pula, Wakil Direktur Lingkungan Hidup United State Agency International Development (USAID), Jason Sec, yang banyak membantu pemerintah dalam pengentasan pemukiman kumuh dan sanitasi di beberapa daerah di Indonesia, dan Walikota Banjarmasin. Juga, Ibnu Sina selaku tuan rumah di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Bambang Brodjonegoro menyampaikan, Indonesia masih berada di peringkat ketiga soal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). "Masih 10 persen penduduk Indonesia yang terbiasa BABS yang artinya lebih dari 25 juta warga Indonesia yang buang hajat sembarangan. Lebih baik sedikit dari India yang berada di posisi kedua," ujarnya
Kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mulai menjadikan sanitasi dan air minum sehat sebagai landasan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki akses layanan hunian layak aman dan terjangkau, termasuk pengentasan kawasan kumuh, pengelolaan sampah yang terpadu, akses air minum aman dan terjangkau, peningkatan akses sanitasi layak dan menghentikan perilaku BABS. "Di tengah masyarakat serta pengurangan air limbah tidak diolah, ulasnya.(pri/cah)
