BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA VARIO DUO

    Sabtu, 28 September 2019

    Kebumen Punya Perbup Pendidikan Antikorupsi

    KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Pemkab Kebumen membuat langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini. Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz menandatangani Peraturan Bupati sebagai dasar implementasi pendidikan antikorupsi di tingkah sekolah. Penandatanganan dilakukan Bupati Yazid bersama 34 kepala daerah di Jawa Tengah, Jumat (27/9/2019) di Kantor Walikota Surakarta.

    Penandatanganan tersebut juga disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perbup ini menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Jateng yang telah ditandatangani pada 8 April 2019.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kesempatan itu menyampaikan KPK akan terus membantu daerah dalam mencegah kasus korupsi. Ini salag satunya dilakukan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini. Program pencegahan dari KPK sudah berjalan sejak empat bulan lalu. Ini merupakan representasi KPK di daerah. "Kehadiran KPK utamanya untuk mendorong upaya pencegahan karena tugas KPK tidak hanya penindakan," katanya dalam sambutannya.

    Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz menegaskan akan tetap berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Kebumen. Menurutnya, hal tersebut telah menjadi komitmen bahwa korupsi harus dicegah bersama. Dengan implementasi pendidikan antikorupsi secara efektif dapat dilaksanakan segera.  "Nanti kita lakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan pencegahan korupsi," ujar Bupati.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengemukakan selama ini Jawa Tengah telah aktif mendorong pendidikan anti korupsi agar menjadi gerakan dimana saat ini terdapat 68 agen kampanye antikorupsi dan sekitar 340 lainnya yang sedang dipersiapkan. "Pendekatannya harus beragam. Ini seperti melalui cara-cara keagamaan, kumpul-kumpul di masyarakat, maupun secara formal. Kita juga mendorong antikorupsi sebagai KKN tematik," ucapnnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top