BPJS

BPJS

Job Fair 2019

  • Berita Terkini

    HONDA CBR 150

    Senin, 09 September 2019

    DPD Golkar Gelar Pendidikan Politik dan Tasyakuran

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kebumen menggelar pendidikan politik dan tasyakuran. Ini diikuti oleh anggota dan pengurus Partai Golkar.  Acara yang mengusung tema “Sukses Pilkada 2020” tersebut dilaksanakan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kebumen, Minggu (8/9/2019).

    Dalam acara tersebut juga dilaksanakan syukuran. Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan Pakta intergritas bagi para Anggota DPRD Kebumen dari Partai Golkar.  Dalam kesempatan tersebut Partai Golkar juga merekomendasikan Yuniarti Widayaningsih SE untuk menjadi salah satu Pimpinan DPRD Kebumen.  Adapun untuk Ketua Fraksi DPRD Partai Golkar yakni Munawar Kholil BA.

    Ketua DPD Partai Golkar Kebumen Dra Hj Halimah Nurhayati MPA menyampaikan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan menggnakan dana dari Pemerintah. Dalam hal ini Dana Banpol melalui Kesbangpol Kebumen. “Kini Golkar mempunyai pimpinan dewan. Diharapkan dapat menjaga marwah Partai Golkar,” tuturnya.

    Dra Hj Halimah juga mengaku prihatin hingga kini banyak agenda DPRD yang belum terselesaikan. Diantaranya meliputi alat kelengkapan dan belum adanya Ketua DPRD Definitif. Untuk itu pihaknya berharap hal ini dapat segera terselesaikan. “Musyawarah untuk mufakat. Mudah-mudahan segara tercipta keserasian dan tidak ada lagi gontok-gontokan. Ini sudah September, alat kelengkapan dan ketua definitif belum ada,” ungkapnya didampingi Sekretaris Lulus Tri Paryadi.

    Terkait dengan pakta integritas terdapat beberapa poin. Diantaranya anggota DPRD akan bekerja secara profesioal dan proporsional. Selain itu juga tanggap aspirasi berbagai permasalahan di masyarakat. Menjaga intergritas dan kinerja selaku kepanjangan tangan partai dan menjaga nama baik Partai Golkar. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Mencegah dan menghindari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. “Dalam Pileg kali ini suara Golkar mencapai 18 ribu. Itu berkat kerja keras dan kerjasama banyak pihak. Termasuk para caleg yang tidak jadi. Bagi caleg yang tidak jadi juga diberikan kompensasi,” paparnya.

    Disinggung mengenai  Pilkada 2020, Dra Hj Halimah menyampaikan sudah ada juklah terkait hal tersebut. Ini meliputi persyaratan internal maupun eksternal. Adapun petunjuk dari DPP Partai Golkar tiga bulan sebelum pendaftaran harus sudah menentukan siapa yang akan diusung dan kualiasi dengan siapa  terkait Pilkada. “Besok ada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). Terkait dengan Pilkada akan dibahas pada Rapimda,” ucapnya.

    Sementara itu PK Bonorowo Wibisono Susanto, mengkritisi Bahwa acara yang diselenggarakan DPD Golkar bukan Mengarah Ke pendidikan Politik, melainkan hanya Sosialisasi Tahapan Pilkada. Ini terlalu tergesa-gesa, karena pasca pileg 2019 dari DPD juga belum ada evaluasi terhadap caleg dan PK. "Terkait Pilkada Kebumen kami minta adanya Calon yang berintegriras dan berani menghilangkan Politik Uang," terangnya.


    Sementara itu PK Buluspesantren  H Ngadimin berharap adanya transparansi di dalam tahapan Menentukan Balon Cabup atau Cawabup jika dari Partai Golkar memang ada yang di usung.(mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top