 |
| IMAM/EKSPRES |
"Keterlibatan warga dalam pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang penting. Dengan itu warga mempunyai pekerjaan yang berujung pada pendapatan untuk kebutuhan ekonomi. Bukankan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat," kata Ketua BPD Desa Aditirto, Masduki.
Selain itu pihaknya juga menyampaikan pelaksanaan pembangunan rabat beton semestinya dilakukan secara swakelola. Yang terjadi tidak demikian namun justru menggunakan ready mix. Warga pun menuntut pembangunan rabat beton yang sudah berjalan dihentikan.
Masduki menyampaikan awalnya BPD mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Ini terkait pembangunan fisik pada tahun 2019. Kemudian BPD meminta pertemuan dengan pemerintahan desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Warga lantas meminta pembangunan jalan tersebut dilakukan swakelola. "Warga menuntut pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB). Yakni pembangunan dilaksanakan dengan cara secara swakelola. Dengan ini pembangunan desa dapat menyerap tenaga kerja lokal dan bukan dari luar," tutur Masduki.
Pada tahun 2019, lanjutnya , terdapat Desa Aditirto akan melaksanakan pembangunan jalan di tiga titik meliputi di RT 9, RT 8 dan RT 7-5. Selain jalan, ada juga pembangunan drainase.
Yakni di samping balai desa, persisnya di RT 6. Di RT 9 pembangunan sudah dilaksanakan dengan ready mix sepanjang 160 meter dari total 350 meter. "Ini jelas tidak sesuai, sebab tidak swakelola. Nantinya jika sudah swakelola masyarakat siap menjadi pekerja. Ini dengan dikoordinir oleh masing-masing Ketua RT setempat," kata Masduki.
Sementara Kepala Desa Aditirto, Muhammad Makhali dalam pertemuan menyampaikan, Pemerintah Desa Aditirto akan memenuhi permintaan masyarakat. Pihaknya bersama BPD juga akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Turut hadir dalam pertemua kemarin, anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) setempat, perwakilan Polsek Pejagoan serta Koramil Pejagoan.(mam)
