BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA CRF

    Senin, 29 Juli 2019

    Dewan Nilai Eksekutif Gagal Bangun Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- DPRD Kebumen mengaku sangat menyayangkan kinerja Kepala Daerah beserta Perangkatnya di jajaran eksekutif. Khususnya soal lemahnya kemampuan pihak eksekutif menjalin komunikasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga non Kementrian di Pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Pimpinan DPRD atau Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo. Pihaknya menegaskan kurang lancarnya komunikasi tercermin dengan belum maksimalnya Penandatanganan Kerjasama (PKS MOU) antara Pemkab Kebumen dengan Pemerintah pusat.

    Padahal menurut Agung, banyak sekali kegiatan atau program dan anggaran yang bisa diperoleh oleh Pemkab Kebumen. Khususnya, alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-DIPA) Kementerian Lembaga di pusat.  Sayangnya, pihak eksekutif gagal melakukan lobi. 

    Setidaknya, menurut Agung, berdasarkan rangkuman hasil kunjungan kerja dan kunjungan konsultasi DPRD Kebumen ke beberapa Kementrian Lembaga di pusat. Sejauh ini, kinerja eksekutif dinilainya tidak optimal.

    "Kesempatan ini seharusnya dimanfaatkan menjadi peluang untuk menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen. Sayangnya, Pemkab masih sangat lemah dan sangat kurang kinerja terkait dengan PKS dan MOU, " paparnya, Minggu (28/7/2019).

    Agung menuding, mental dan pola pikir dari birokrasi di Kabupaten Kebumen perlu diubah total. Apa yang terlihat saat ini, membuat Agung menilai Kepala Daerah telah gagal membawa Kebumen untuk keluar dari zona merah.

    Dalam hal ini DPRD merekomendasikan Kepala Daerah Kebumen untuk segera segera melakukan pembenahan. Selain itu, eksekutif diminta melakukan Percepatan PKS MOU-MOU dengan lintas Kementerian di Pemerintah pusat.

    Bila kerjasama tidak dilakukan, menurut Agung Kebumen akan semakin jauh tertinggal. Bahkan Kebumen akan semakin terpuruk dari berbagai lintas program dan kegiatan.

    Dalam kesempatan kali ini Agung juga menyoroti para pelaku perusak lingkungan. Menurutnya, hal tersebut juga perlu ada penanganan yang serius dari Kepala Daerah. Mengingat kerusakan sungai, kerusakan habitat ekosistem flora dan fauna kini semakin parah bila tidak ada penanganan yang serius. 

    “Dalam hal ini kami dari DPRD minta Pemkab mengambil langkah-langkah yang nyata dan konkret serta serius untuk menjalin PKS. Kemudian DPRD minta terkait program konservasi konservasi untk digiatkan supaya ke depan cita cita menjadi UGG unesco global geopark dapat terwujud,” ujar Politisi Gerindra tersebut. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top