Ironisnya, PDIP kemudian hanya menjadi partai oposisi di Kebumen, karena selalu gagal menempatkan kadernya sebagai Bupati Kebumen dalam dua gelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) terakhir.
Ketua Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen Hariyanto Fadeli, menilai hal itu harus menjadi pembelajaran bagi partai belambang banteng moncong putih. Kegagalan PDIP di ajang Pilbup Kebumen, kata Hariyanto tak lepas dari kepentingan personal yang lebih dominan dalam mewarnai kebijakan dan strategi partai.
“Sebagai paratai pemenang Pemilu, PDIP cuma bisa jadi oposisi yang lemah di Kebumen. Ini yang harusnya menjadi pelajaran dan pedoman bagi PDIP dalam merumuskan kebijakan dan strateginya di masa berikutnya, jika tidak ingin jadi pecundang (di Pilbup) lagi,” tuturnya, baru-baru ini.
Hariyanto menyampaikan problem dasarnya adalah kapasitas legislatif dibanding eksekutif terjadi kesenjangan yang luar biasa. Sehingga eksekutif memandang rendah dan mudah dikondisikan.
Hal senada juga disampaikan oleh Pemerhati Masalah Sosial Warjan SPd SH MM. Warjan menilai untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dewan diperlukan adanya pembekalan untuk anggota dewan. Ini dilakukan oleh lembaga yang profesional dan kredibel. “Dengan demikian maka DPRD akan menjadi lembaga yang kuat,” ucapnya. (mam)
