BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA CRF

    Sabtu, 15 Juni 2019

    Satpol PP Dalami Dugaan Pungli Panitia Pilkades Karangpule

    Dr Suratno SHMKn
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Tahapan kampanye dalam pelaksanaan calon kepala desa belum lagi tiba karena baru akan dilakukan 19 Juni mendatang. Namun, laporan curi start kampanye sudah terjadi dimana-mana. Bahkan, indikasi pelanggaran yang dilakukan para calon Kades kini mulai marak terdengar.

    Satpol PP Kabupaten Kebumen bahkan mendapat laporan menarik. Bukan soal start kampanye, melainkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) oleh panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Kebumen, Dr Suratno SHMKn, mengatakan, ia menerima laporan adanya tarikan  iuran Rp 2 juta kepada masing-masing Cakades untuk membantu pelaksanaan Pilkades. Laporan tersebut datang dari Desa Karangpule Kecamatan Sruweng.

    Memang, kata Suratno, tarikan tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan bermeterai. Namun, ia menegaskan itu bisa melanggar aturan, khususnya Pasal 31 Perda no 10 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan  pemberhentian kepala desa.

    "Laporan ini sedang kami kaji. Kami juga melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait serta mendalami apakah ada pelanggaran yang dilakukan panitia pilkades Karangpule," kata Suratno, kemarin (14/6).

    Sementara itu,  Ketua Aliansi Masyarakat Antiwuwur Kebumen (AMAK), Eko Wahyudi, secara terpisah mengapresiasi apa yang dilakukan Satpol PP Kebumen. Ia mendukung langkah dan upaya aparat tersebut dalam menegakkan aturan serta menindak pelanggaran yang terjadi di Pilkades.

    Berdasarkan pantauan AMAK di lapangan, kata Eko Wahyudi, sejumlah indikasi pelanggaran sudah ditemukan di lapangan.  Selain pungutan, AMAK mensinyalir adanya praktek wuwuran, hingga tidak transparansi anggaran Pilkades  dan pemasangan alat peraga kampanye yang potensi melanggar aturan.  Temuan itu hampir merata di seluruh wilayah. "Kami salut kepada Satpol PP. Mereka telah turun ke lapangan dan melakukan penindakan seperti penurunan APK di Kecamatan Buluspesantren," kata Eko.


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top