• Berita Terkini

    HONDA BEAT

    Sabtu, 29 Juni 2019

    Pilih Oposisi, 2024 Prabowo Nyapres Lagi

    JAKARTA - Arah rekonsiliasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata belum juga terwujud. Prabowo Subianto sebagai calon presiden, masih menunjukan sikap kukuh untuk tidak mengakui kemenangan rivalnya, Joko Widodo. Spekulasi pun muncul jika Prabowo ingin tetap berada di barisan oposisi untuk mempersiapkan "pertempuran"pada Pilpres 2024.

    Ya, hingga kemarin (28/6/2019) Prabowo belum sepatah katapun mengakui kemenangan Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra memilih bermanuver dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah elite politik di Kartanegara, Jakarta.

    Pengamat Politik M. Qodari berpendapat, gesture yang ditunjukan Prabowo menjadi bukti dirinya masih ingin melanjutkan rivalitas. "Gesture-nya sampai hari ini menunjukan ketidakiklasan. Coba Anda baca, dan cermati pidato politiknya. Dia hanya mengakui keputusan MK, tak ada ucapan selamat, atau respon sedikit pun untuk Jokowi," ungkap Direktur Indobarometer itu, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

    Tanda-tanda ini, lanjut Qodari, seakan mematahkan harapan rekonsiliasi. "Ini persoalan personal ya. Dia masih menunjukan full power banget. Pidatonya pun tak berbeda jauh saat dia kampanye. Belum ada ketulusan. Wajar, jika saya beramsumsi jika Prabowo khusunya Partai Gerindra tetap ingin menjadi oposisi," paparnya.
    Cara ini, kata Qodari, memantik kesimpulan, jika Prabowo akan terus berjuang menuju kursi Presiden. "Ini bukan lagi soal gesture. Tapi menunjukan niatnya yang ingin kembali mencalonkan diri pada 2024. Soal kompromi untuk berkoalisi, masih jauh. Level keiklasan Prabowo beda dengan Jokowi, yang secara lugas menyebut Prabowo adalah sahabatnya," ungkapnya.

    Nah dengan posisi ini, menurut Qodari, Jokowi tetap akan melanjutkan langkah rekonsiliasi. "Ya Jokowi ini punya kesabaran yang tinggi. Kesabarannya sudah teruji. Saya yakin dia memiliki cara. Baik secara kultural maupun psikologis. Misalnya duduk-duduk nonton pencaksilat. Kan semua bisa," terangnya.

    Menurut Qodari, kebersamaan dalam pemerintahan juga tidak tabu. "Polarisasi ini yang perlu didekatkan. Bentuknya, ya bisa sama-sama di kabinet. Kalau pun menjadi oposisi, ya bagus juga. Sebagai penyeimbang. Soal Prabowo, kembali ke nilai kenegarawanannya. Toh rakyat yang menilai," timpalnya.

    Senada disampaikan Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra. Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sepakat dengan apa yang dikatakan Qodari, jika Prabowo masih berambisi.

    "Sampai hari ini (kemarin, red) publik belum mendengar apalagi melihat budaya demokrasi yang selama ini dibangun. Dia tidak mengucapkan satu kata pun nama Jokowi. Berbeda dengan Jokowi yang menyebut sahabat. Ini soal kebesaran hati," terangnya.

    Fakta yang muncul atas kondisi ini, sambung pria yang pada tahun 2010, memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, dari Kerajaan Inggris itu, membuat kesenjangan di tengah masyarakat.

    "Lihat saja di medsos. Pertikaian itu masih terjadi. Perdebatan itu makin meluas. Dari tudingan sembilan MK yang tidak adil sampai hasutan-hasutan yang tidak relevan. Lalu kenapa ini dibiarkan. Ini Tugas elite politik untuk meredam ini. Minimal ada caranya. Silahkan jika ingin mencalonkan diri pada 2024. Tapi sikap kenegarawanan itu diwujudkan," urainya.

    Disinggung soal kemungkinan langkah Prabowo untuk menyatu dalam koalisi kepemimpinan Jokowi, Azra tidak melihat itu. "Belum terlihat. Itu haknya. Tetap di luar pemerintahan pun itu haknya. Kami hanya berharap, masyarakat kembali menyatu, rukun. Lupakan 01 maupun 02," sergahnya.
    Azra hanya berharap, Presiden Jokowi dalam kepemimpinan lima tahun ke depan mampu merepresentasikan kabinet yang berbasis pada sosok kedaerahan. "Misalnya bisa menempatkan menteri yang asalnya dari Aceh, NTB, Aceh, Sumbar. Agar ada kedekatan. Saat ini yang terjadi di masyarakat hanya mendahulukan emosi. Dari pada nalar politik yang sehat," imbuhnya.

    Di akhir perbincangan Azra meminta elite politik tetap memelihara budaya politik santun dan sportivitas. "Masa mau ke mahkamah internasional yang ga masuk akal saja," timpal Profesor yang ahli sejarah, sosial dan intelektual Islam tersebut.

    Terpisah Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno berharap koalisi Indonesia Adil Makmur tidak berakhir, khususnya kerja sama partai dalam kontestasi politik ke depan. "Kalau nanti diputuskan parpol koalisi untuk jalan sendiri-sendiri, itu bukan berakhirnya kerja sama di antar partai yang mengusung Prabowo dan Sandi," kata Eddy Soeparno di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, kemarin.

    Dia mengatakan, apapun opsi yang diambil dan diputuskan parpol koalisi, kalau disepakati untuk tetap bersama-sama maka diharapkan mampu membangun sebuah agenda bersama ke depan.
    Eddy mengatakan, banyak agenda politik ke depan, sehingga kebersamaan, kerja sama dan sinergi yang sudah dicapai selama 10 bulan, bisa dilanjutkan. "Misalkan ke depan ada pilkada serentak, itu kita bisa bekerja sama dengan partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi ataupun dengan partai lain tentunya," ujarnya.
    Namun, lanjut dia, sikap politik PAN akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan akan mengkaji beberapa opsi seperti masuk dalam pemerintahan kalau diajak atau berada di luar pemerintahan, yaitu sebagai oposisi konstruktif.
    Sementara itu, Prabowo menyatakan koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo-Sandi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, telah selesai dan menyerahkan keputusan politik kepada partai masing-masing.
    "Prabowo dalam rapat bersama pimpinan partai koalisi menyatakan koalisi Indonesia Adil Makmur telah selesai, dan BPN Prabowo-Sandi telah selesai," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, kemarin.
    Dia mengatakan, Prabowo menyerahkan keputusan berikutnya kepada parpol masing-masing karena hal itu tidak bisa diintervensi sehingga mempersilahkan mengambil langkah politik berikutnya.
    Muzani menjelaskan, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada parpol koalisi dan pendukung Prabowo-Sandi, serta perjuangan untuk mencapai kebenaran telah diputuskan MK sehingga pihaknya akan patuh atas putusan tersebut.
    "Prabowo mengaku bertanggung jawab sehingga menyampaikan permohonan maaf pada semua elemen masyarakat dan pendukung di tiap kampanye serta itu menjadi modal yang kuat," ujarnya.
    Menurut Muzani, Prabowo juga menyampaikan bahwa perjuangan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia belum selesai sehingga harus dipelihara dan dipupuk agar terus hidup di tengah masyarakat.
    Dalam konferensi pers itu hadir pimpinan parpol koalisi yaitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal. (ful/fin)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top