BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA SUPRA GTR

    Jumat, 28 Juni 2019

    Ormas di Kebumen Didorong untuk Mandiri

    IMAM/EKSPRES
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Kebumen diminta untuk lebih mandiri. Ini akan membuat ormas mempunyai kemandiriannya tanpa harus bergantung dengan pemerintah maupun pihak lain. Kendati mandiri ormas juga harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai pancasila.

    Keberadaan ormas meman penting bagi pemerintah. Sebab ormas merupakan mitra dari pemerintah. Untuk itu sebagai mitra sudah sepantaskanya orman mendukung program maupun kebijakan pemerintah. Perpaduan ini akan membuat program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

    Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen Nur Taqwa Setiyabudi SH menyampaikan keberadaan ormas tentu sangat penting bagi pemerintah. Agar pembangunan dapat terealiasasi dengan baik maka diperlukan dukungan dari semua pihak. Kemitraan antara ormas dan pemerintah menjadi sangat penting dalam pembangunan.

    "Sudah sepantasnya ormas turut membantu dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kebumen untuk menuju Kebumen bangkit," katanya saat kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas, Kamis (27/6/2019) di Hotel Mexolie.

    Acara tersebut diikuti oleh 125 peserta. Ini berasal dari ormas-ormas di Kabupaten Kebumen. Adapun narasumber kegiatan terdiri dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Mukhsin Jamil, Asisten I Setda Kebumen Hery Setyanto dan motivator Nuredi Yuniarso.

    Nur Taqwa juga menyayangkan dengan masih banyaknya ormas di Kebumen yang tidak aktif. Bahkan mayoritas ormas di Kebumen justru tidak aktif.  Dari total 140 ormas yang terdata di Kesbangpol Kebumen, hanya sekitar 30 hingga 40 saja yang aktif. Namun, ormas di Kebumen juga masih perlu meningkatkan keaktifan pelaporan administrasi ke Pemkab. "Tentu ke depan akan dilakukan penataan ormas di Kebumen dan pembinaan manajemen organisasi secara berkala. Kami juga akan mendorong agar ormas mampu mandiri," katanya.

    Sementara itu, Mukhsin Jamil mengemukakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan selaras dengan azaz demokrasi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pemanfaatan. “Kendati demikian, untuk semakin meningkatkan partisipasi tentu pemerintah perlu menerapkan keterbukaan dan pemanfaatan demokrasi digital,” ucapnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top