 |
| Marifun SHI |
“Saya khawatir gerakan ini hanya akan menjadi cibiran semata. Ini hanya akan menjadi bahan tertawaan manakala tidak ada realisasinya,” tutur, Kamis (13/6/2019).
Menurut Marifun, gagasan pilkades tanpa wuwuran merupakan hal yang positif. Namun, menurutnya baru sebatas gerakan moral (Moral force). Yang harus diingat, hingga saat ini belum ada aturan baku yang mengatur gerakan moral atau kekuatan moral (Moral force). Artinya tidak ada landasan hukum untuk melaksanakan gerakan tersebut. Selain itu tingkat keberhasilannya juga tidak dapat diukur dengan pasti.
"Jangan sampai gagasan yang dianggap ideal ini hanya menjadi tertawaan anak-anak kecil. Saya secara pribadi menantang Bupati Kebumen untuk mewujudkan hal tersebut. Bupati jangan cuma sambutan saja dalam setiap momentum yang mengandung unsur sosial dan popularitas. Kerja bupati bukan hanya sambutan. Melainkan juga merealisasikan program-program yang telah disepakati bersama dengan memangku kebijakan lainnya. Ini telah tertuang pada RPJMD dan APBD," sindir Marifun.
Adanya gerakan Pilkades anti wuwur yang digagas Pemkab, kata Marifun, sejatinya tidak diperlukan. Sebab, saat ini sudah ada Perda e-Government. Sayangnya, hingga kini pihaknya mengaku belum melihat adanya tidak lanjut dari perda tersebut.
Baik dalam bentuk perbup, peraturan lainnya. Bahkan sosialisasi Perda e-Government kepada masyarakat juga belum diwujudkan. “Kalau Perda ini dapat diimplementasikan maka sudah cukup dan basic budaya integritas akan terbangun,” ucapnya.(mam)
