BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA SUPRA GTR

    Kamis, 20 Juni 2019

    Arif Sugiyanto Hadiri Halal Bi Halal PWNU Jawa Tengah

    SEMARANG – Islam moderat perlu diarusutamakan untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia. Islam yang menjunjung tinggi persatuan dan tidak menghendaki adanya perpecahan.


    Mengarusutamakan islam moderat, disampaikan calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 02 KH Ma’ruf Amin, menjadi tugas para ulama. Di samping tugas ulama untuk menjaga islam dari paham intoleran yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.


    ”Memperkuat peran ulama dalam rangka merawat bangsa dan negara. Sebagai bangsa, kita, khususnya umat islam, supaya menganut paham moderat. Bukan islam yang radikal dan intoleran yang dapat menimbulkan kegaduhan,” ujarnya dalam Halaqah Kebangsaan dan Halal Bi Halal PWNU Jawa Tengah bersama Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin beserta kyai, cendekiawan dan tokoh masyarakat Jawa Tengah, di Po Hotel Semarang, Rabu (19//6).


    Ia menyebut paham yang dibawa Nahdlatul Ulama, yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai paham moderat. Paham yang sejak dulu konsisten merawat NKRI dengan baik. Terbukti dengan semboyannya NKRI Harga Mati. Menurutnya, perlu menyebarluaskan paham ini kepada masyarakat untuk mencegah berkembangnya paham intoleran.

    ”Pusat Aswaja harus kita gaungkan agar islam yang moderat ini menjadi paham mainstream,” ujarnya. 
    Dalam membumikan Islam moderat, Ma’ruf menekankan agar dikembangkan islam dengan gerakan yang santun. Tidak memaksakan kehendak dan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama dalam kehidupan bernegara. Dalam pidatonya, Ma’ruf mengemukakan bahwa negara Indonesia terbentuk berdasar adanya prinsip kesepakatan bersama.
    Termasuk kesepakatan itu, ia mencontohkan, adalah Pancasila. Ia menjelaskan, Pancasila merupakan titik temu yang menjadi dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

    ”Indonesia adalah kebangsaan yang religius. Bentuk negara Indonesia adalah Republik. Maka selain Republik tidak boleh. Termasuk khilafah,” ujarnya menekankan. ”Karena dalam kesepakatan bersama, bentuk negara Indonesia adalah Republik. Sehingga khilafah tertolak dengan sendirinya,”  ujarnya menekankan.


    Ia menegaskan, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini hendaknya tidak dilanggar. Dalam hal ini, ulama juga bertugas untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak yang kemudian muncul mencederai kesepakatan yang telah dibentuk bersama ini.


    ”Kita menjaga mekanisme kita dalam berbangsa dan berbnegara sesuai aturan yang telah disepakati. Itulah pentingnya paham Islam moderat harus diarusutamakan. Dijadikan pedoman untuk umat islam di indonesia,” jelasnya.



    Hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mewakili kapolri, perwakilan pangdam IV Diponegoro, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.
    Termasuk dari Badan Intelegen Nasional (BIN) yang dalam hal  ini diwakili Wawan Purwanto.

    Tak lupa, pengurus NU di Kebumen juga hadir pada kesempatan itu. Mereka masing-masing Syuriah KH Afifuddin bin Chanif Al Hasani, Bendahara PCNU Kebumen, Arif Sugiyanto, termasuk Ketua PCNU Kabupaten Kebumen KH Dawammudin Masdar. Arif Sugiyanto berbaur dengan para tokoh yang hadir kemarin. Ia juga tampak akrab berbincang dengan Kapolda. Ini bisa dimaklumi, mengingat Arif memang berlatar belakang Polri meski saat ini juga menjabat Wakil Bupati Kebumen.

    Sementara itu, Arif Sugiyanto, mengatakan, siap melaksanakan amanat dari KH Ma’ruf Amin. Peran ulama, jelas sangat dibutuhkan di Kebumen. Selain itu, Arif sangat terkesan dengan keterbukaan Kapolda.  "Pak Kapolda akan sesegera mungkin datang ke Kebumen," ujar Arif.(sga/fur/cah)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top