BPJS

BPJS

Job Fair 2019

  • Berita Terkini

    HONDA CBR 150

    Senin, 22 April 2019

    TKN Jokowi-Amien Desak KPU Unggah Data C1

    JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin merekomendasikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 untuk segera menginput dan mengunggah data C1, guna menghindari kesimpangsiuran informasi di ruang publik.

    "Sumber utama data penghitungan suara pemilu adalah form C1 di setiap TPS (tempat pemungutan suara)," kata Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, kemarin (21/4). Ini menyikapi penghitungan suara pemilu 2019 dan adanya klaim kemenangan sepihak.

    Menurut Hasto, form C1 sebagai sumber data primer dan memiliki legalitas paling kuat karena ditandatangani oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi dari partai politik maupun capres-cawapres, di setiap TPS.

    Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, menurut Hasto, TKN merekomendasikan kepada KPU untuk secepatnya menginput dan mengunggah seluruh dokumen-dokumen C1, kemudian menyatakan terbuka bagi publik.

    Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu, menurut dia, juga melakukan fungsi pengawasan yang cermat terhadap form data C1 yang diunggah. "Berdasarkan amanah UU Pemilu, Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan pemilu. Di setiap TPS, pada pelaksanaan pemungutan suara 17 April lalu, ada petugas dari Bawaslu," katanya.
    Karena itu, kata Hasto, Bawaslu juga memiliki bukti otentik terkait dengan form data C1 tersebut. "TKN merekomendasikan kepada KPU untuk segera menginput dan mengunggah form data C1, tujuannya guna menghindari klaim-klaim kemenangan secara sepihak. Karena hal ini dapat menciptakan keresahan baru di masyarakat," katanya.

    Ditambahkannya, kondisi penghitungan suara dan adanya klaim secara sepihak ini juga dapat mendorong pihak-pihak tertentu melakukan provokasi politik. "Dengan menjadikan data C1 sebagai dokumen publik yang dikeluarkan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, maka unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, dan juga peningkatan kualitas pemilu, dapat dilakukan oleh KPU," katanya.

    Sementara itu, Aktivis 98 mengingatkan agar kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil Pilpres 2019.

    Aktivis dari Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98), Adian Napitupulu saat Syukuran Kemenangan Jokowi-Amin, "Setelah Menang, Mau Apa?", di Graha Pena, Jakarta Selatan, Minggu, menilai dari hasil hitung cepat dan rekapitulasi suara KPU, kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terlihat.

    Oleh karena itu, kemenangan Jokowi di Pemilu 2019 merupakan kemenangan rakyat dan demokrasi. Adian menyebutkan, hasil quick count 12 lembaga survei, sudah cukup membuktikan, Jokowi menang, tapi ingat tetap harus dikawal komitmen keduanya untuk rakyat.

    "Kemenangan Jokowi adalah kemenangan Indonesia. Kemenangan Jokowi adalah kemenangan bagi demokrasi. Namun, kita tetap harus menunggu keputusan KPU soal hasil pilpres ini," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

    Dalam kesempatan itu, Adian juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada alasan cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan massa atau people power lantaran People power dilakukan untuk melawan pemerintah yang semena-mena dan menindas rakyat. "People power' bergerak bukan karena kalah Pemilu. 'People power' karena ada kejahatan kepada rakyat. Kalau habis pemilu menggerakkan orang, itu namanya people ngambek," ucap Adian.

    Dirinya mengingatkan kepada kelompok-kelompok yang kalah pada Pemilu untuk tidak terus menghembuskan isu dan mencoba-coba menggerakkan rakyat melalui kegiatan inkonstitusional people power. "Hentikan ancaman-ancaman people power itu. Angkatan 98 jangan dipaksa kembali berhadap-hadapan. Kalau memang Prabowo kalah lagi, kan memang sudah biasa. Sesuatu yang berulangkali, seharusnya sudah biasa buat dia. Prabowo hentikan marahnya, kasih Jokowi kesempatan membangun bangsa ini," ucapnya.
    Aktivis 98 lain, Faisal Assegaf mengatakan, besar harapannya Jokowi ke depan dapat membuka lebar sejumlah kasus terutama korupsi dan berjalan atas dasar kerakyatan. "Jokowi harus tetap berjalan sesuai spirit kerakyatan dan segera menegakkan hukum, adili sejumlah kasus korupsi, mafia migas. Serta jangan biarkan ada radikalisme tumbuh di Indonesia," tuturnya.

    Para Aktivitas 98 menginginkan, agar kabinet di pemerintahan ke depan dapat ditempati oleh orang-orang yang bersih, dan tak memiliki dosa di masa lalu. Dalam kesempatan itu digelar pemotongan tumpeng dan doa bersama yang diikuti puluhan pendukung #01 Jokowi-Ma'ruf, yang mengenakan busana putih-putih. (khf/ful/fin)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top