Adanya praktik politik uang di Kebumen tentunya sangat ironis. Mengingat Kebumen beberapa waktu lalu Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz telah melaunching Desa Anti Politik Uang. Acara peresmian juga dihadiri oleh Kapolres Kebumen AKBP Robertho Pardede, Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Inf Zamril Philiang. Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen Arif Supriyanto dan Ketua KPU Kabupaten Kebumen Yulianto.
Ir KRT H Darori menyampaikan Kebumen telah bertekad untuk bebas dari politik uang. Untuk itu Ir KRT Darori dalam hal ini sebagai anggota DPR RI berkewajiban membatu pemerintah daerah dan panwas.
Ini untuk mewujudkan Kebumen bebas politik uang. “Kami telah menerjunkan koordinator kecamatan (Korcam) dan Koordinator desa (Kordes) untuk melakukan pengawasan. Selain itu kami juga menerjunkan tim dari pusat. Ini untuk mengantisipasi adanya calon legislatif nakal yang melakukan praktik politik uang,” tuturnya, Minggu (14/4) via Whatsapp.
Dijelaskannya, tim yang diterjunkan ternyata menemukan praktek wuwuran alias politik uang. Ini terjadi, baik di Kebumen Wilayah, Barat Timur maupun Tengah. Bukan hanya informasi, Ir KRT H Darori juga menemukan bukti. Selain itu juga lengkap dengan data pemberi, calon maupun partainya. “Saya tahu orangnya. Siapa dan apa partainya. Setelah ini akan kami koordinasikan dengan Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu),” tegasnya.
Ir KRT H Darori yang juga merupakan Caleg DPR RI Nomor 1 dari Partai Gerinda Dapil Jawa Tengah VII menegaskan pihaknya tidak melaksanakan praktek politik uang. hal ini semata-mata untuk memberi tauladan kepada masyarakat Kebumen akan pentingnya demokrasi bersih. “Saya melaksanakan kampanye ke 60 pasar. Membagikan payung sejumlah Rp 3 miliar. Ini bentuk pembelajaran dan tauladan. Jika hanya mau cari aman maka tidak kampanye, tapi cukup bagi uang,” ungkapnya.
Pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah Kebumen menolak money politik. Ir KRT H Darori juga mengimbau kepada para caleg untuk tidak melanggar aturan yang ada. Sebab meski menang jika ada gugatan dan terbukti maka bisa dicoret atau dicopot. “Jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali. Katanya tidak korupsi dan tidak upeti, namun nampani dan dibui. Deklarasi jangan hanya menjadi formalitas belaka,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz menyampaikan apresiasinya kepada Desa Tersobo Prembun yang telah melaunching Desa Anti Politik Uang. Bupati berharap, setelah ini akan ada desa atau kelurahan lain di Kabupaten Kebumen yang mengikuti jejak Desa Tersobo. "Dengan tidak melakukan politik uang merupakan langkah untuk menegakkan demokrasi bangsa. Ini akan menciptakan pemilu yang bermartabat dan berkualitas," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen Arif Supriyanto SSos menyampaikan hingga kini belum ada laporan terkait adanya praktik politik uang. Pada masa tenang Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan. Ini dengan keliling di wilayah masing-masing. "Belum menemukan praktik politik uang atau wuwuran. Untuk laporan belum, namun sudah ada informasi dan masih dalam penelusuran Bawaslu," paparnya.
Langkah selanjutnya, katanya, jika ada laporan atau temuan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang ada. Hal itu masuk ke ranah dugaan pidana. Langkah selanjutnya yakni masuk di pembahasan ke Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan untuk dilakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut. "Jika memenuhi unsur tentunya akan dilakukan proses hukum di Pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku," ucapny
