 |
| Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz/fotosaefur/ekspres |
Bupati Yazid, mengakui, adanya kekosongan jabatan itu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apalagi, ada sejumlah dinas yang sangat strategis yang hingga saat ini belum memiliki pucuk pimpinan. Dia pun menegaskan, tidak ada alasan khusus apalagi politis mengenai hal tersebut. Kekosongan jabatan, kata dia, murni karena aturan alias mekanisme.
"Sekarang ini tidak bisa seperti dulu. Dulu, kalau ada jabatan kosong, langsung bisa diisi. Sekarang tidak, karena harus ada lelang jabatan," kata Bupati Yazid, saat menggelar tatap muka dengan sejumlah awak media Kebumen, baru-baru ini.
Yazid lantas menyampaikan empat jabatan yang kosong dan akan dilelang. Masing-masing Staf Ahli Bupati, Dinas PU PR, Bapermades dan BKKD. "Nanti Pemkab akan menggelar lelang jabatan. Mudah-mudahan akan segera terisi dalam sebulan ini. (April,red)," imbuh dia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Ujang Sugiono yang mendampingi Bupati, menambahkan,pengisian sejumlah pejabat memang harus melalui prosedur cukup panjang. Tidak seperti dulu.
Pemkab, harus membuat panitia seleksi yang kemudian dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Lalu, Pemkab menggelar lelang jabatan yang terbuka. Jadi, pesertanya tak hanya dari Kebumen bahkan bisa dari luar daerah. Harapannya tentu saja, mekanisme ini bakal menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten.
Saat ini, kata Ujang, pihaknya tengah menginventarisir kebutuhan dan peta ASN di Kebumen. Nantinya, akan diperoleh komposisi yang pas guna penempatan para pejabat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Harapannya, tentu saja pelayanan prima kepada masyarakat.
"Dengan model begini, para ASN muda yang berpotensi bisa terjaring. Ini juga sebagai wujud dari reformasi birokrasi yang tengah digencarkan Pak Bupati seperti instruksi dari Pak Gubernur (Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,red), " imbuh Ujang.
Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pula, Pemkab Kebumen, tengah melakukan penataan. Salah satunya, bakal menjadikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai bagian sendiri. Ini menjadi penting, mengingat bagian ULP atau lelang ini, kemarin menjadi sorotan hingga kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kebumen.
Ujang menegaskan, Pemkab Kebumen saat ini tengah benar-benar berupaya melakukan reformasi birokrasi. Sejumlah upaya terus dilakukan, seperti penguatan inspektorat, hingga produk layanan yang berkaitan dengan masyarakat. Salah satunya, adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bakal mempermudah perijinan dan layanan lain kepada masyarakat. "Kami juga berharap peran serta dari masyarakat agar redormasi birokrasi ini dapat berjalan baik. Seringkali kejahatan terjadi bukan karena tidak ada orang baik, namun karena orang baik diam," ujar Ujang beranalogi. (cah)
