 |
| Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz |
Sejumlah pihak khawatir, lelang jabatan ini bakal mengganggu kinerja eksekutif yang bermuara pada buruknya layanan kepada masyarakat. Apalagi, dengan semakin dekatnya sejumlah agenda politik dan agenda besar lainnya di tingkat daerah maupun nasional.
Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Gito Prasetyo, merupakan salah satu yang mempertanyakan kebijakan Bupati Yazid soal lelang jabatan tersebut. Dia pun sepakat bila lelang jabatan ini dilakukan dalam upaya reformasi birokrasi yang tengah digencarkan pemerintah saat ini.
Namun, di sisi lain, Gito mengaku tak yakin langkah Bupati Yazid tersebut efektif. Mengingat, dinas yang akan menggelar lelang jabatan merupakan dinas-dinas yang strategis. Dia lantas mencontohkan Dinas PU PR, Dipermades dan BPPKKD.
"Seperti untuk Dipermades. Saat ini, Pemkab akan menggelar Pilkades serentak dimana setiap desa membutuhkan pendampingan. Banyak desa yang belum mengetahui persis soal aturannya. Sementara, jabatan kepala dinasnya kosong. Belum lagi nanti adanya Dana Desa berikut soal siltap kepala dan perangkat desa yang akan ada aturan baru," kata politisi PAN tersebut, kemarin.
Apalagi bila dikaitkan dengan kebijakan sebelumnya soal rotasi sejumlah kepala dinas dan instansi. Dalam rotasi itu, Gito melihat Bupati Yazid sengaja mengosongkan 3 dinas satu posisi lainnya yakni Staf Ahli Bupati. "Ini kan sepertinya sengaja dikosongkan. Pertanyaannya, mengapa hanya dinas-dinas tertentu saja yang dilakukan lelang jabatan. Sementara yang lain bisa langsung dirotasi meski terkesan hanya saling tukar jabatan," katanya, kemarin (13/3/2019).
Intinya, kata Gito, jangan sampai kebijakan lelang jabatan Bupati Yazid ini malah kemudian terkesan mengandung muatan politis. Bukan tak mungkin, kata Gito, ada pihak-pihak yang menilai demikian.
Terlebih, dengan sejumlah agenda politik yang bakal terjadi di Kebumen. Baik Pilkades serentak, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. "Jangan lupa, di tahun 2020, Kebumen juga menggelar Pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati," ujar politisi kawakan asal Kecamatan Petanahan tersebut.
Sebelumnya, Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz menegaskan, rotasi hingga lelang jabatan untuk sejumlah kepala dinas, murni karena alasan reformasi birokrasi seperti arahan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat pelantikan dirinya sebagai Bupati Kebumen pada 1 Februari.
Untuk rotasi, kata Yazid, untuk menyegarkan dan memberikan tantangan baru kepada para pejabat. "Kepala dinas yang terlalu lama berada di satu instansi tidak baik juga. Telanjur nyaman tidak baik bagi birokrasi," katanya pada satu acara.
Nah, terkait lelang jabatan pada Dinas PU PR, Dipermades dan BPPKD, kata Yazid, karena aturan memang mengatur demikian. Yakni, pemkab harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu. Namun demikian, Yazid mengatakan, lelang jabatan yang kosong itu ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan ke depan.
Bupati Yazid yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah Ujang Sugiono, mengakui, dinas yang saat ini pucuk pimpinannya kosong merupakan dinas yang strategis. Oleh karena itu, Bupati mengatakan diperlukan figur-figur yang tepat mengisinya. Salah satu yang dilakukan, yakni dengan menggelar lelang jabatan.
"Dan kami transparan dalam prosesnya. Jika ada pihak-pihak yang mengetahui ada oknum-oknum yang nakal dalam proses itu, laporkan saja. Bila terbukti, tentu akan diberi sanksi," tegas Sekda.
Sebelumnya, Yazid Mahfudz yang tadinya Wakil Bupati dilantik sebagai Bupati Kebumen oleh Gubernur Jawa Tengah, pada 1 Februari 2019. Sejak saat itu hingga awal Maret, Bupati Yazid telah melakukan perombakan SOTK dua kali. Terakhir, pada awal Maret, merotasi 10 kepala dinas dan staf Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, ada 4 instansi yang masih kosong. Yakni Kepala Dinas PU PR, Dipermades, BPPKD dan Staf Ahli Bupati. Minus yang terakhir, Staf Ahli Bupati, tiga dinas saat ini dipercayakan kepada Plt. (cah)
