 |
| fotohumaspemkabkebumen |
Tingginya angka pengangguran, berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan Kota Beriman yang masih lumayan tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kebumen KH Yazid Mahfud saat memberikan sambutan pengarahan pada Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun 2019, kemarin. Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum dan sejumlah anggota DPRD, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kebumen dan sejumlah tokoh lainnya.
Bupati Yazid mengatakan, kemiskinan, pertumbuhan Ekonomi, inflasi dan pengangguran masih menjadi isu utama yang menjadi Fokus Pemkab Kebumen pada 2020. Angka kemiskinan, misalnya, menurut Bupati terus mengalami penurunan. Pada 2015 lalu jumlah penduduk miskin sebesar 20,44 persen atau 241.900 penduduk, kemudian 2018 turun menjadi 208.660 penduduk atau sebesar 17,47 persen. Dalam tiga tahun pemerintahannya, Yazid mengklaim angka kemiskinan turun sebesar 2,97 persen atau 33.240 penduduk.
Meski penurunan tersebut sangat menggembirakan, kata Bupati, namun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di level provinsi dan nasional. Jika dibandingkan di tingkat regional Jawa Tengah maupun dengan Kabupaten tetangga, Kabupaten Kebumen masih menempati urutan kedua termiskin se Jawa Tengah.
"Permasalahan kemiskinan selalu terkait dengan berbagai macam hal, salah satunya adalah tingginya angka pengangguran," ujarnya.
Pada 2018 angka pengangguran Kabupaten Kebumen mencapai 5,52 persen dari total angkatan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir angka pengangguran mengalami tren yang meningkat.
Bahkan melampaui angka pengangguran di tingkat provinsi dan nasional yang berturut-turut sebesar 4,23 persen dan 5,13 persen.
Bupati memaparkan pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong penyelesaian masalah tersebut.
Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pihaknya memiliki empat strategi. Yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
Kemudian, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
"Melalui strategi itu, kami optimis akan mampu menurunkan minimal 10.000 individu miskin atau 0,76 persen dari jumlah penduduk dengan menggunakan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data by name by address (BNBA)," paparnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk tetap melanjutkan berbagai program unggulan yang telah dicanangkan. Antara lain Program Kemitraan Asuransi Kesehatan, Program Ambulan Gratis, Mall Pelayanan Publik, Angkutan Gratis, program KUBE.
Kemudian, pembangunan jalur lingkar utara dan Kawasan industri, Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong, beasiswa miskin dan beberapa program lainnya.
Terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, Bupati sangat berharap kawasan industri yang sudah direncanakan proses pembangunannya sejak 2017, pada 2020 dapat mulai beroperasi.
"Harapannya kawasan industri ini dapat menjadi salah satu solusi strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran," tegasnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kebumen pada 2018 tumbuh sebesar 4,98 persen, naik 0,09 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 4,89 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut masih berada dibawahnya, dimana Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,38 persen dan Nasional sebesar 5,17 persen.
Selanjutnya, Inflasi Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 adalah sebesar 3,01 persen turun sebesar 0,24 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,25 persen. Angka tersebut lebih rendah dari Inflasi Jawa Tengah sebesar 3,16 persen dan Nasional sebesar 3,23 persen.
Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAP3DA) Kebumen, Haryono Wahyudi ST. MT., mengatakan Musrenbang yang berlangsung tersebut untuk merumuskan pembangunan Kabupaten Kebumen dalam anggaran 2020 mendatang. Pelaksanaan Musrenbang RKPD itu berlangsung selama tiga hari, Rabu - Jumat (20-23/3).
Pelaksanaan Musrenbang RKPD ditujukan untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di level Kabupaten, Kecamatan maupun desa," terangnya.
Selain itu, musrenbang RKPD merupakan forum untuk mewujudkan sinergitas antar pemangku kepentingan khususnya pada proses perencanaan pembangunan daerah.(cah)
