HONDA BEAT

  • Berita Terkini

    Kamis, 28 Februari 2019

    Soal Wabup, Komisi A DPRD Kebumen Konsultasi Ke Biro Otda

    KH Yazid Mahfudz (kanan)
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Hari ini Kamis (28/2/2019) Komisi A DPRD Kebumen berencana melaksanakan konsultasi ke Biro Otonomi Daerah (Otda) Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan Penggantian Antar Waktu Wakil Bupati (PAW Wabup) Kebumen. Rencananya dalam konsultasi Komisi A DPRD Kebumen ke Biro Otda akan dilakukan bersama dengan Bagian Tata Pemerintahan.

    Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kebumen Aksin. Adapun yang berangkat ke Biro Otda adalah Pimpinan Komisi A DPRD Kebumen. “Besik pagi (hari ini) Komisi A konsultasi ke Biro Otda bersama dengan Bagian Tata Pemerintahan,” tuturnya, Rabu (27/2/2019).

    Dilain sisi lain, terkait dengan PAW Wabup Kebumen, DPC Partai Demokrat Kebumen juga telah melaksanakan fit and proper test. Kegiatan itu dilaksanakan dimulai pada Selasa (27/2). Fit and proper test baru diikuti oleh satu calon dari tiga orang yang telah mendaftarkan diri.

    Adapun fit and proper test selanjutnya rencananya dilaksanakan pada Rabu (27//2). Kendati demikian saat wartawan koran ini menyambangi Kantor DPC Demokrat Kebumen Rabu (27/2) siang, kegiatan tersebut belum dilaksanakan. “Rencananya memang hari ini untuk dua calon lainnya,namun diundur,” tutur salah satu petugas tanpa menyebut nama.

    Sementara itu dari sejumlah informasi yang berhasil dihimpun Ekspres menyebutkan, penyerahan dua nama Bakal Calon PAW Wabup Kebumen kepada Bupati Kebumen oleh partai pengusung hingga kini juga belum dilaksanakan. Padahal semula partai pengusung merencanakan akan menyerahkan nama Bakal Calon PAW Wabup kepada Bupati Kebumen pada Senin (25/2) lalu.

    Adanya persoalan Wabup Kebumen juga tidak lepasa dari pantauan beberapa pihak. Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UP45 Yogyakarta Dr Drs Khambali SH MH menegaskan terkait syarat Wabup tertuang dalam Undang-undang 10 tahun 2016

    Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

    “Pasal 176 ayat 1 menyatakan Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung,” ucapnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top