 |
fotosaefur/ekspres
|
Pakar Hukum Kabupaten Kebumen dan Pengamat Kebijakan Publik Dr Drs M Khambali SH MH menyampaikan, penahanan Cipto Waluyo sejatinya tidak mengejutkan. Mengingat sebelum penahanan ini, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap banyak anggota DPRD Kebumen tiga pekan sebelumnya.
Pun demikian, Khambali tidak sependapat bila ada KPK punya agenda khusus dengan penahanan Cipto yang bertepatan dengan pelantikan KH Yazid Mahfudz sebagai Bupati.
"Menurut saya tidak ada kaitannya, Mas. Kan KPK beberapa waktu lalu terus melakukan pemeriksaan terhadap banyak anggota DPRD Kebumen. Cuma tidak di Yogyakarta seperti sebelumnya. Lagian Ketua DPRD berasal dari PDIP yang bukan pengusung pasangan Fuad-Yazid dulu,"ujarnya.
Meski demikian, Khambali mengamini penahanan Ketua DPRD ditambah pelantikan Yazid sebagai Bupati Kebumen, bakal membuat situasi politik di Kebumen menghangat. Ini terjadi lantaran posisi wakil Bupati yang selama ini diemban Yazid otomatis kosong. Padahal, proses pengisian wakil Bupati harus melalui proses politik di DPRD.
Situasi semakin rumit, karena Cipto Waluyo kemudian ditahan oleh KPK. Meski secara aturan Cipto masih berstatus Ketua DPRD, mau tak mau Cipto tidak bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari karena berada dalam tahanan KPK.
Dalam situasi seperti ini, Khambali mendorong anggota DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terkait proses pengisian Wabup. Sekaligus memastikan situasi politik di Kebumen tetap kondusif.
Salah satu yang harus dilakukan DPRD, ujar Khambali, mendengarkan aspirasi Yazid terkait siapa sosok pendampingnya. Karena pastinya, Yazid harus bisa bekerja sama dengan sang wakil. Yang tak kalah penting, Khambali meminta pengisian Wabup mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Saya berharap DPRD dalam memilih Wabup disamping harus mendengarkan Bupati karena Bupati dan Wabup harus bisa kerjasama dengan baik untuk rakyat dan daerah Kebumen, bukan untuk parpol pengusung dan pendukung.
Namun juga perlu mendengarkan aspirasi suara rakyat Kebumen.
Rekam jejak calon perlu dimintakan masukan dari berbagai pihak, agar jangan sampai ibarat "membeli kucing dalam karung". Publik perlu diberi ruang dan waktu untuk memberikan masukan rekam jejak calon Wabup," katanya.
Pada akhirnya, Khambali berharap, proses hukum KPK di Kebumen, dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. "Lagi-lagi saya ingin mengingatkan, kasus OTT KPK di kabupaten Kebumen harus menjadi pembelajaran dan bikin merasa jera dan takut semua pihak melakukan korupsi, baik eksekutif, legislatif, maupun penegak hukum," ungkapnya. (cah)
