Honda VARIO

  • Berita Terkini

    Kamis, 28 Februari 2019

    Antisipasi Konflik Soal MTA, Polres Kebumen Siapkan Pengamanan Maksimal

    Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Robertho Pardede
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Kapolres Kebumen, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Robertho Pardede, kembali menghimbau agar semua pihak menahan diri terkait persoalan warga dengan jamaah Organisasi massa Majelis Tafsir Al Quran (MTA). Bila tidak, Kapolres khawatir akan terjadi gesekan diantara kedua belah pihak yang berkonflik.

    Terkait hal itu, Kapolres menegaskan, pihaknya berupaya mencegah kemungkinan buruk dengan melakukan penjagaan maksimal pada hari ini, Kamis (28/2). "Kami lakukan pengamanan maksimal. Bukan untuk unjuk kekuatan, namun kami berharap tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Apalagi, menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres," ujar AKBP Robertho melalui sambungan telefon, Rabu (27/2/2019).

    Kapolres mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Kodim bahkan Bupati terkait jalan keluar terkait persoalan warga dan jamaah MTA. Sejauh ini, sudah ada kesepakatan, agar ormas MTA tidak mendatangkan anggota dari luar Kecamatan Adimulyo saat menggelar pengajian di wilayah tersebut.

    Adanya jamaah MTA dari luar daerah, telah terjadi pada Kamis (21/2) di Desa Sidomukti kecamatan Adimulyo. Saat itu, suasana bahkan sempat memanas. Beruntung, aparat sigap menangani sehingga bentrokan tak terjadi.

    Apapun, AKBP Robertho menyatakan, situasi tersebut tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau agar semua pihak, baik warga atau pengurus dan jamaah MTA bisa menahan diri.

    "Kita semua tentunya ingin, suasana kamtibmas di Kebumen teduh dan nyaman, apalagi menjelang Pileg dan Pilpres," tegas Kapolres.

    Sebelumnya Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz, juga telah meminta agar MTA mawas diri, karena banyaknya masyarakat yang menolak. MTA bisa pindah kajian di tempat lain yang tidak terjadi penolakan. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa melarang, sebab MTA sendiri merupakan organisasi yang berbadan hukum. “Bukan hanya bupati, presiden saja tidak bisa melarang, sebab MTA resmi berbadan hukum,” jelasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kebumen KH Dawamudin Masdar SPdI. Dawam berharap semua pihak mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, koran ini belum berhasil menghubungi Ketua MTA Kebumen, Ustad Momon. demikian juga, Humas MTA Warisin juga tidak bisa dihubungi. Usaha koran ini menngirimkan pesan pendek dan telefon tidak direspon.

    Harapan agar persoalan penolakan MTA oleh warga Adimulyo segera diselesaikan dengan baik juga datang dari Ketua Banser Kebumen,Mas'ud. Mas'ud menyampaikan, pihaknya menyerahkan penyelesaian persoalan ini kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian, Kodim atau jajaran pemkab Kebumen dalam hal ini Bupati. Jadi, Banser tidak ingin ikut campur. "Hanya, kami berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan aman dan damai. Apalagi menjelang Pileg dan Pilpres," ujar Mas'ud dihubungi via telepon tadi malam.

    Catatan koran ini, penolakan terhadap MTA di Kecamatan Adimulyo sudah dan masih terus berlangsung sejak November tahun 2018. Diawali dari Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo. Setelah berulang kali mendapatkan penolakan, MTA pindah dalam melaksanakan Kajian yakni di Desa Adikarto yang juga masih dalam Wilayah Kecamatan Adimulyo.

    Nasib yang sama pun dialami oleh MTA. Di Desa Adikarto, MTA kembali mendapatkan penolakan dari warga masyarakat setempat. Sebagai bantuk aksi penolakan, kala itu warga Desa Adikarto sempat melakukan blokade jalan. Ini dilaksanakan dengan memasang kayu dan bambu yang melintang di jalan.

    Berulang kali mendapatkan penolakan, MTA pun tak patah arang dan kembali hijrah dalam melakukan kajian. Dari Desa Adikarto pelaksanaan kajian kemudian dilakukan di Desa Sidomukti. Di desa tersebut, kejadian yang sama pun terulang kembali. Warga Desa Sidomukti selalu melakukan penolakan terhadap kegiatan kajian MTA di desanya.
      Hingga hingga kemarin sore, beredar kabar, jika satuan keamanan dari ormas kepemudaan akan turut hadir di Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo. Menanggapi hal itu, Dawamudin berharap apabila ada satuan keamanan dari ormas kepemudaan seperti Banser, Kokam atau Pemuda Pancasila yang datang ke Adimulyo itu harus dalam rangka membantu pihak aparat keamanan yakni TNI dan Polri. “Ini untuk terciptanya situasi yang kondusif, bukan untuk tujuan yang lain,” ucapnya. (mam/cah)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top