Suratno: Fenomena Politik di Tengah Bencana Berpotensi Bikin Gaduh

fotosaefur/ekspres

KEBUMEN (kebumenekspres.com) -Bencana dan tahun politik sepertinya tak berkaitan. Namun, di tahun 2019 ini, keduanya begitu terasa di Kebumen. Setidaknya itu terlihat di lokasi bencana persisnya di Kecamatan Adimulyo yang baru saja dilanda banjir bandang sepekan terakhir.

Salah satu yang cukup mencolok, terlihat di Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo. Entah bagaimana ceritanya, di lokasi tersebut bermunculan bendera bergambar salah satu pasangan calon Presiden Wakil Presiden 2019. Selain itu, para caleg, tim ses juga beramai-ramai memberikan bantuan bagi para korban bencana.

Mantan Ketua Panwas Kabupaten Kebumen Suratno Spd menyampaikan propaganda politik di tengah kejadian menonjol di masyarakat sangat terbuka. Termasuk di dalamnya dalam kejadian bencana yang melanda di Kabupaten Kebumen.

Hal itu disampaikan Suratno saat dimintai tanggapan soal kemunculan bendera pasangan capres dan cawapres di lokasi bencana Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo.
Suratno menegaskan, fenomena itu bukanlah sebuah pelanggran. Hanya, menurutnya, hal itu menyebabkan inerprestasi beragam yang berpotensi menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Apalagi, di tahun politik tahun 2019 ini.

Oleh karena itu, Suratno menghimbau dinas terkait atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kebumen mengambil peran. Yakni memastikan bahwa penanganan bencana murni kegiatan kemanusiaan. "Adanya fenomena itu BPBD harus ambil peran menekankan secara tegas bahwa disitu murni kegiatan kemanusiaan," kata mantan ketua panwas Kabupaten Kebumen 2015 itu, kemarin (21/1/2019).

Selain itu, Suratno menekankan Panwas atau Bawaslu memastikan tidak ada agenda politik dalam fenomena bencana, khususnya di Kabupaten Kebumen. "Panwas segera kordinasi dengan BPBD untuk menegaskan bahwa penanganan bencaba murni kegiatan kemanusiaan," sarannya.

Tak kalah penting, ujarnya, bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan serta melalui koordinasi yang baik. Hal ini mencegah terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Termasuk, menjaga agar bantuan-bantuan yang disalurkan efektif dan efisien.

"Bantuan dalam bentuk apapun tentu saja positif.  Termasuk bila mengatasnamakan Ormas, Perusahaan, kelompok masyarakat juga bisa. Namun, mekanisme penyaluran bantuan yang ada harus melalui dinas atau posko yang tercatat secara resmi," katanya.(saefur/cah)

Berita Terbaru :

Januari 23, 2019