BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA VARIO DUO

    Selasa, 29 Januari 2019

    Isu Sara Rentan Terjadi di Pilkades Serentak Purworejo

    ANDI/EKSPRES
    PURWOREJO – Isu sara menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentek 2019 yang akan segera dilaksanakan pada tanggal 31 Januari mendatang, diikuti oleh 343 dari 493 desa di 16 kecamatan.

    Kapolres Purworejo, AKBP Indra Kurniawan Mangunsong mengungkapkan, pihaknya telah memetakan beberapa potensi kerawanan. Diantaranya adalah adanya isu sara calon Kades beragama non Muslim, selain money politic, potensi perjudian, dan perkelahian antar pendukung.

    “Isu agama yang dikhawatirkan akan memunculkan konflik ada di Desa Sidorejo Kecamatan Purworejo dan di Desa Wasiat Kecamatan Ngombol ada salah satu calon Kades yang beragama Nasrani,” katanya saat menerima pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Purworejo di ruang kerjanya, Senin (28/1) kemarin.

    Selain itu, lanjut Kapolres, terdapat pula kerawanan yang disebabkan oleh netralitas anggota TNI dan Polri di Desa Wonorejo, Kecamatan Butuh. Keterlibatan oknum yang berkepentingan dari kabupaten lain di wilayah perbatasan juga diwaspadai.

    “Ada juga kerawanan yang dipengaruhi oleh wilayah laih. Seperti di Kecamatan Bruno yang berbatasan dengan Wonosobo. Biasanya keterlibatan ini dikarenakan adanya kepentingan pengelolaan sumberdaya atau investasi,” ujarnya.

    Kapolres juga mengatakan kecamatan Ngombol rawan perkelahian antar pendukung paslon adalah di Desa Bojong, karena lokasinya terjauh dari Polsek Ngombol. Wilayah Ngombol juga memiliki peserta Pilkades terbanyak, yakni 43 desa.

    “Selain itu ada Kecamatan Loano, sebanyak enam desa, peserta atau calon Kadesnya adalah petahana dan mantan Kades yang maju lagi. Itu terjadi di Desa Ngargosari, Trirejo, Loano, Kedungpoh, Kalokalong dan Kaliglagah,” papar Indra.

    Untuk mengantisipasi adanya konflik, tambahnya, Polres Purworejo telah memetakan beberapa potensi kerawanan. “Ada  8 desa yang dipetakan terjadi kerawanan dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut,” ujarnya.(ndi)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top