 |
| FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS |
Ada empat tema besar yang menjadi materi debat. Yakni, hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme. Kedua paslon memaparkan program unggulan masing-masing di empat bidang tersebut. Namun, beberapa isu besar aktual malah tidak disebut. Misalnya, kasus penyiraman air keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak terungkap. Kasus besar lain yang tak disinggung, antara lain, korupsi Bank Century hingga penculikan aktivis.
Yang tampak dalam debat adalah aksi saling sindir. Misalnya, saat Prabowo mempersoalkan seorang lurah di Mojokerto yang diproses hukum gara-gara mendukung dirinya dan Sandi. Padahal, beberapa kepala daerah yang terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tidak pernah dipersoalkan oleh aparat hukum.
Mendapat serangan itu, Jokowi membalas. Dia meminta Prabowo tidak main tuduh. Jokowi mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran, bukti-bukti harus ditunjukkan dan kasus itu dilaporkan kepada aparat hukum. ”Jangan menuduh,” tegas Jokowi. Sebaliknya, Jokowi balas menyentil mantan pendukung Prabowo-Sandi yang menebar hoaks. ”Mengaku dipukuli hingga babak belur, tapi ternyata habis operasi plastik,” kata Jokowi, lantas tersenyum.
Suasana makin panas saat Sandiaga menyampaikan bahwa seorang nelayan di Karawang yang bernama Najib mengalami persekuasi dan kriminalisasi. Dia mempersoalkan aspek penegakan hukum di era Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, Jokowi menolak pernyataan Sandiaga. ”Pak Sandi menuduh lagi. Kalau benar ada persekusi, laporkan. Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata Jokowi. Sandi menolak disebut menuduh. ”Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh, saya hanya menyampaikan aduan warga,” jawab Sandi.
Di sesi tanya jawab, Jokowi juga menyebut Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo sebagai partai yang memiliki caleg mantan koruptor terbanyak, yakni enam orang. Data tersebut pernah dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Padahal, Prabowo sering mengampanyekan antikorupsi. Mendapat pertanyaan menohok itu, Prabowo bermaksud menyela. Dia mengangkat tangan sambil bertanya kepada moderator, ”Boleh saya menanggapi sekarang?” ”Tidak boleh,” jawab Ira Koesno, moderator debat. Spontan, Prabowo berjoget kecil saat mendengar jawaban Ira. Sandiaga menimpali aksi kocak itu dengan memijit pundak Prabowo dari belakang, seperti ingin menenangkan.
Bagaimana Ma'ruf? Pada sesi pertama, ketua MUI itu tidak bicara banyak. Saat masih ada sisa waktu, dia hanya mengiyakan pernyataan Jokowi. ”Cukup. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi,” ucapnya, lantas tersenyum. Namun, saat tema terorisme, Ma'ruf menjawab sesuai durasi yang disediakan. Dia mengatakan, MUI telah menegaskan bahwa terorisme bukan Islam. ”Terorisme itu juga bukan jihad,” ucap dia.
Pada sesi penutup, kedua paslon juga tidak mau mematuhi permintaan moderator untuk saling mengapresiasi. Masing-masing memilih melontarkan pernyataan promotif untuk meyakinkan bahwa mereka layak dipilih. Jokowi hanya menggunakan separo waktu, sedangkan Prabowo sedikit melewati waktu.
Meski demikian, setelah masing-masing melontarkan kalimat penutup, terlihat suasana akrab. Jokowi dan Ma’ruf mendatangi Prabowo dan Sandiaga. Jokowi dan Prabowo berpelukan hangat. Keduanya menyunggingkan senyum yang lebar, bahkan tertawa. Prabowo terlihat mengguncang-guncang pundak Jokowi sambil tertawa. Sementara itu, Sandiaga berkali-kali mencium tangan Ma'ruf.
Selain aksi saling sindir, kedua paslon memaparkan program unggulan masing-masing. Bedanya, Jokowi lebih berfokus membenahi sistem. ”Melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem, manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki,” terangnya.
Sementara itu, Prabowo memilih berfokus pada peningkatan kesejahteraan para penegak hukum. ”Kita harus gaji tinggi mereka,” ujarnya. Karena itu, dia dan Sandiaga akan menguasai lebih banyak sumber pendapatan negara sehingga ada anggaran yang cukup untuk menggaji aparat hukum.
Jokowi menjanjikan rencana penggabungan fungsi-fungsi legislasi. ”Kami gabungkan dalam pusat legislasi nasional. Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Nanti daerah-daerah juga wajib berkonsultasi kepada pusat legislasi nasional bila hendak membuat regulasi. Dengan begitu, tidak sampai tumpang-tindih dengan regulasi di atasnya. Kemudian, untuk penegakan hukum dan HAM, Jokowi memilih untuk memersuasi masyarakat agar tidak ragu buat melapor bila mendapat diskriminasi. Untuk program lain, dia menjanjikan aparat penegak hukum benar-benar paham urusan HAM. Setiap SOP penindakan harus mempertimbangkan HAM. (byu/far/bay/c11/oni)
