 |
| fotosaefur/ekspres |
Warga mendatangi kantor Sekda Kebumen menggunakan mobil bak. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk berisi penolakan. Mereka juga berorasi di depan pintu gerbang setda kebumen.
Usai berorasi beberapa perwakilan masyarakat Desa Jladri berudensi di ruang pertemuan bupati kompleks Sekda kebumen. Sebanyak 5 orang perwakilan diterima oleh Asisten 1 Amirudin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Slamet Mustolkhah.
Kedatangan para masyarakat Desa Jladri untuk menanyakan proses pembebasan lahan JJLS yang dinilai tidak transparan dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat.
Kordinator aksi, Taufik Abdilah mengatakan aksi hari ini bukan untuk menolak pembebasan kalah dan penggusuran untuk JJLS. Namun, pihaknya meminta kejelasan atau transparansi proses tersebut.
Sementara itu, salah satu warga, Bambang Santoso, mengaku keberatan dengan pengukurang yang dilakukan petugas. Menurutnya, ada perbedaan luas tanah antara yang tertera di sertifikat dengan hasil pengukuran. Sudah begitu, nilai penawaran ganti rugi dinilainya terlalu rendah.
"Untuk setiap 1 m2 ganti rugi yang ditawarkan Rp 715 ribu atau satu ubin Rp 10 juta. Padahal dua tahun lalu saja,harga 1 ubin sudah Rp 9 juta. Seharusnya ganti rugi (sekarang) lebih dari Rp 10 juta," katanya.
Terkait hal itu, warga meminta proses pembebasan tanah diulang karena menurut mereka tidak sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. "Warga tidak segan-segan melangkah lebih jauh jika tidak ada titik terang pembebasan lahan tersebut," katanya sembari mengancam akan menolak penggusuran bila nantinya tuntutan mereka tidak dipenuhi.(cah/saefur)
